Dengue Jadi PR Besar untuk Dilawan, ASEAN Targetkan Nol Kematian di 2030
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Dengan karakter wilayah tropis, mobilitas penduduk tinggi, serta tantangan perubahan iklim, negara-negara ASEAN menghadapi risiko yang relatif serupa dalam pengendalian penyakit ini. Situasi tersebut mendorong perlunya pendekatan lintas negara yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, Indonesia mengambil peran strategis dengan menjadi tuan rumah Forum Regional Asia Tenggara pertama untuk Pencegahan dan Pengendalian Dengue. Forum ini digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue serta sejumlah mitra regional, sebagai wadah awal untuk memperkuat kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menekan laju kasus dengue.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terinfeksi dengue, dengan sekitar 390 juta kasus terjadi setiap tahun. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan dengan beban tertinggi, dipengaruhi oleh urbanisasi cepat, kepadatan penduduk, serta mobilitas lintas batas negara yang semakin intens.
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Murti Utami, menegaskan bahwa dengue masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kerja sama regional yang kuat.
“Kita melihat dengue ini, infeksi dengue itu di kawasan ASEAN ini kan memang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat,” ujarnya di Jakarta pada Senin, 8 Februari 2026.
Ia menjelaskan, Indonesia melihat pentingnya membangun kolaborasi antarnegara ASEAN untuk memperkuat strategi pengendalian dengue secara kolektif.
“Nah oleh karena itu tentu kolaborasi dari negara-negara khususnya negara anggota ASEAN ini menjadi penting untuk kita bisa memperkuat dalam penanggulangan dengue di jajaran ASEAN,” lanjut Murti.
Forum regional ini menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai pendekatan yang selama ini dilakukan masing-masing negara. Setiap delegasi diharapkan dapat berbagi praktik terbaik, tantangan, serta inovasi yang telah diterapkan di negaranya masing-masing.
“Hasil konkretnya nanti yang diharapkan… masing-masing negara nanti bisa membuat usulan-usulan. Apa sih penanggulangan dengue yang mereka lakukan di negara mereka dan apa usulan untuk kita bawa ke dalam forum ASEAN,” jelasnya.
Lebih jauh, Murti menekankan bahwa penyakit menular seperti dengue bersifat lintas batas dan membutuhkan solidaritas regional.
“Kalau bilang urgent atau nggak urgent-nya kita tahu bahwa penyakit menular itu tetap aja urgent ya untuk bisa ditanggulangi bersama,” katanya.
Indonesia juga membawa visi jangka panjang dalam forum ini, yakni target ambisius bebas kematian akibat dengue di kawasan ASEAN pada 2030.
“Sehingga mimpi untuk, sebetulnya itu dimintakan ke seluruh negara ya, zero death dari dengue di tahun 2030 itu bisa kita capai bersama,” tegas Murti.
Selain kerja sama regional, Indonesia juga menyoroti pentingnya pendekatan inovatif di dalam negeri, seperti penggunaan Wolbachia dan vaksin dengue. Program Wolbachia yang dimulai sejak 2023 di lima kota masih terus dievaluasi sebelum diperluas.
“Karena sebetulnya kita perluas dari sejak 2023 itu yang lima kota ya. Dan itu belum selesai… Jadi ini yang mesti kita selesaikan dulu untuk Wolbachia,” jelasnya.
Sementara untuk vaksin, pemerintah mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat.
“Jadi tidak cuma pemerintah daerah, tetapi masyarakat luas pun kami harapkan kemandiriannya,” ujar Murti.
Ia menekankan bahwa pengendalian dengue tidak bisa mengandalkan satu pendekatan saja.
“Jadi jangan cuma bicara vaksin, jangan cuma bicara nyamuknya, tapi lingkungannya dibiarkan seperti itu,” tutupnya.
Forum regional ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi kerja sama jangka panjang ASEAN dalam menghadapi dengue secara lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
