DBD Bisa Sebabkan Masalah Ekonomi, Begini Pentingnya Pemahaman Masyarakat
Peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia kini tak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga berdampak besar terhadap sosial dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap penyakit ini dinilai menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian dengue di Tanah Air.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menegaskan bahwa keluarga harus menjadi benteng pertama dalam menghadapi ancaman dengue. Hal ini ia sampaikan saat membuka Dialog Kebijakan Terkait Dengue bertema “Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030”.
“Dengue bukan semata soal kesehatan, melainkan persoalan nasional yang juga terkait dengan lingkungan dan ketahanan keluarga,” kata Rerie, di Jakarta, Rabu 5 November 2025.
Rerie menyoroti masih banyaknya masyarakat yang belum memahami gejala dan penanganan dini dengue, yang seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan hingga berakibat fatal. Ia menilai, penanggulangan dengue harus dilakukan dengan cara pandang baru yang lebih menyeluruh dan kolaboratif.
Keberadaan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, lanjutnya, menjadi wadah penting dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan lintas sektor.
“Upaya mewujudkan Nol Dengue 2030 adalah keniscayaan, asalkan ada kerja sama kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum KOBAR, Suir Syam, menyoroti adanya kesenjangan besar dalam data kasus dengue.
“Ada under reporting terkait kasus dengue di Tanah Air, sehingga perlu pembenahan dalam pencatatan data untuk mengatasi dengue lebih menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, data Kemenkes RI mencatat sekitar 257 ribu kasus, sementara BPJS Kesehatan menemukan lebih dari 1 juta penderita yang dirawat di rumah sakit.
Dari sisi ekonomi, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa dengue membawa kerugian besar bagi negara.
“Masalah dengue bukan semata masalah kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Penyakit dengue di Indonesia menyebabkan kerugian hingga Rp3 triliun per tahun karena hilangnya produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Data BPJS Kesehatan juga menunjukkan lonjakan pembiayaan dengue, dari Rp1,4 triliun pada 2022 menjadi Rp3 triliun pada 2024. Bahkan riset pada 2019 mencatat, biaya langsung pengobatan dengue mencapai Rp6,17 triliun per tahun — belum termasuk kerugian tak terlihat seperti kehilangan produktivitas dan beban psikologis keluarga pasien.
Komisi IX DPR RI mendorong agar kebijakan penanggulangan DBD tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan sistem pelaporan yang lebih akurat, diharapkan Indonesia mampu menekan beban sosial-ekonomi akibat dengue dan mewujudkan target Nol Dengue 2030.
