OJK Kebut Pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal

Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi
Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi

Pjs. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari alias Kiki memastikan, regulator bersama pihak terkait bakal segera membentuk Task Force (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal.

Dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kiki menjelaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen lebih lanjut terhadap agenda percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, yang didukung delapan rencana aksi sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menko (Airlangga), kita akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal,” kata Kiki, Kamis, 5 Februari 2026.

Dia mengatakan bahwa dinamika yang terjadi pada pasar modal belakangan ini menjadi momentum refleksi, bahwa pertumbuhan yang tinggi saja tidaklah cukup. Karenanya, diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas.

Adapun OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta pelaku industri dan para stakeholder telah menyatakan komitmennya dalam melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia.

Dalam hal ini, OJK mencanangkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yaitu kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), serta perluasan pengungkapan tipe investor dan kememilikan saham dari sebelumnya 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Kemudian, reformasi juga termasuk demutualisasi bursa efek, penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan seluruh pelaku industri jasa keuangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kiki menjelaskan bahwa Satgas nantinya akan bersama-sama untuk memastikan delapan rencana aksi tersebut terealisasikan dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

“Kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di delapan rencana aksi tersebut dan sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu,” ujarnya.