Denmark Mulai Kerahkan Pasukan dan Peralatan Militer ke Greenland

Pemerintah Denmark mulai mengerahkan peralatan militer dan pasukan pendahulu ke Greenland di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik.

Langkah ini diambil menyusul kembali menguatnya perhatian dan retorika Amerika Serikat terhadap pulau strategis tersebut.

Pasukan pendahulu dikirim untuk menyiapkan logistik dan infrastruktur guna mendukung kemungkinan penempatan pasukan dalam jumlah lebih besar.

Hal ini tak lepas dari posisi Greenland sebagai wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark yang memiliki posisi strategis dan kekayaan sumber daya alam.

Pasukan Pendahulu Disiapkan di Greenland

Penyiar lokal DR, Rabu, melaporkan satuan komando pendahulu Denmark telah dikirim ke Greenland.

Unit ini bertugas menyiapkan fasilitas serta jalur pasokan agar siap digunakan jika pasukan utama Denmark maupun sekutunya dikerahkan.

Penguatan tersebut diperkirakan melibatkan prajurit Angkatan Darat Denmark untuk memperkuat kehadiran Angkatan Bersenjata Denmark di Greenland.

Namun, sebagian besar kemampuan tempur Denmark saat ini masih terikat pada komitmen NATO di kawasan Baltik.

Pemerintah Denmark Tegaskan Kehadiran Pihak Militer

Sebelumnya pada Selasa (13/1), Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen memastikan rencana penguatan kehadiran militer Denmark di Greenland secara lebih permanen.

“Kami kini melangkah maju menuju kehadiran yang lebih besar dan lebih permanen di Greenland oleh pertahanan Denmark, sekaligus dengan partisipasi negara-negara lain,” kata Poulsen kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa seperti pada 2025, ketika sejumlah negara NATO ikut dalam latihan dan kegiatan pelatihan di Greenland, partisipasi serupa juga akan kembali berlangsung pada 2026.

Trump Sebut AS Akan "Akusisi" Greenland 

Greenland selama ini menarik perhatian Amerika Serikat karena letaknya yang strategis di Arktik dan kekayaan sumber daya mineralnya.

Ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump pada Minggu (11/1/2026) menyatakan bahwa AS harus “mengakuisisi” Greenland untuk mencegah pulau tersebut dikuasai Rusia atau China.

Trump menyebut kepemilikan Greenland sebagai “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi AS dan membandingkannya dengan “kesepakatan properti berskala besar.”

Denmark dan pemerintah Greenland kembali menolak usulan penjualan wilayah tersebut dan menegaskan kedaulatan Denmark atas Greenland.

Pernyataan Trump Picu Kekhawatiran Warga Greenland

Pernyataan Trump disebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Greenland.

Menteri Energi Greenland menyebut sejumlah warga melaporkan mengalami kesulitan tidur akibat isu tersebut.

Menteri Urusan Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland Naaja Nathanielsen, Selasa (13/1/2026), mengatakan perdana menteri serta seluruh pimpinan partai politik di Greenland telah menyatakan dengan jelas bahwa wilayah itu tidak berniat menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Itu bukan sesuatu yang kami cita-citakan atau perjuangkan. Namun, selama bertahun-tahun kami memang membangun kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat. Kami adalah sekutu AS, tetapi kami tidak melihat diri kami sebagai bagian dari Amerika,” ujar Nathanielsen dalam sebuah acara di parlemen Inggris di London.

Ia menyebut banyak warga merasa “dikhianati” oleh retorika Trump terkait Greenland.

“Kami merasa retorika itu menyinggung, seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan, sekaligus membingungkan karena selama ini kami tidak melakukan apa pun selain mendukung pandangan bahwa Greenland merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat,” katanya.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan. Warga melaporkan sulit tidur. Isu ini benar-benar memenuhi agenda dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat rumah tangga,” tambahnya.

Sorotan Soal Keamanan Kawasan Arktik

Menanggapi kekhawatiran AS terkait keamanan kawasan Arktik di tengah meningkatnya kehadiran Rusia dan China, Nathanielsen menyatakan Rusia merupakan negara Arktik, sementara China telah lama menunjukkan ketertarikan pada kawasan tersebut.

Ia menambahkan bahwa Greenland selama bertahun-tahun juga mendorong peningkatan pemantauan di kawasan Arktik.

“Kami tidak memiliki masalah untuk lebih menyadari apa yang terjadi di sekitar Greenland. Kami juga tidak keberatan memberikan akses yang lebih besar bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Greenland,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dukungan NATO jika terjadi invasi AS, Nathanielsen menyatakan situasi tersebut akan menandai perubahan tatanan global.

“Ini berarti satu negara diserang oleh mitra NATO lainnya. Namun, sebenarnya kita semua akan berada dalam posisi diserang,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut akan mencerminkan runtuhnya supremasi hukum, hukum internasional, serta berbagai perjanjian dan traktat yang berlaku.

Pertemuan Pejabat Denmark, Greenland, dan AS

Pernyataan Nathanielsen disampaikan sehari sebelum pertemuan pejabat senior Denmark dan Greenland dengan pejabat AS di Washington. Pertemuan dijadwalkan berlangsung Rabu waktu setempat.

Dari Denmark dan Greenland, pertemuan akan dihadiri Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.

Sementara dari pihak AS, dijadwalkan hadir Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, dilaporkan tengah membahas kemungkinan penempatan pasukan di Greenland sebagai upaya meredakan kekhawatiran keamanan yang disampaikan Amerika Serikat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang