Tukar Guling Saham BIJB Kertajati Disiapkan, Dedi Mulyadi Bidik Aset Bandara Husein di 2027

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan langkah strategis untuk masa depan pengelolaan bandara di wilayahnya.

Salah satu skema yang sedang dirancang adalah pertukaran kepemilikan saham atau swap share Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan pemerintah pusat.

Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar membidik kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara di Bandung sebagai bentuk kompensasi, dengan target realisasi pada 2027.

Rencana ini muncul sebagai upaya mencari solusi atas pengembangan BIJB Kertajati yang dinilai membutuhkan peran lebih besar dari pemerintah pusat, baik dari sisi kewenangan maupun fleksibilitas pengambilan kebijakan.

Mengapa Pemprov Jabar Menyiapkan Skema Swap Saham?

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa skema pertukaran saham menjadi opsi yang dianggap paling rasional untuk mempercepat tujuan awal pembangunan BIJB Kertajati.

Menurutnya, dominasi kepemilikan saham daerah justru menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong pengembangan bandara tersebut secara optimal.

"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi di Bandung, Selasa (14/1/2026).

Dengan menyerahkan porsi saham yang besar kepada pemerintah pusat, diharapkan pengelolaan BIJB Kertajati dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan agresif tanpa terbentur batas-batas birokrasi daerah.

Apa Bentuk Kompensasi yang Dibidik Pemprov Jabar?

Bandara Husein Sastranegara. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kembali memperjuangkan adanya penerbangan rute baru di Bandara Husein Sastranegara untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara.

Dalam proses negosiasi, Pemprov Jabar tidak hanya berencana melepas saham begitu saja. Poin krusial yang tengah dibahas adalah skema pertukaran kepemilikan dengan bandara lain yang lokasinya dinilai strategis, yakni Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," kata Dedi menjelaskan gambaran skema tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai upaya mengamankan aset daerah di lokasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus memastikan Pemprov Jabar tetap memiliki kepemilikan strategis di sektor kebandarudaraan.

Bagaimana Komposisi Saham BIJB Kertajati Saat Ini?

Saat ini, Pemprov Jawa Barat masih menjadi pemegang saham mayoritas BIJB Kertajati dengan porsi sekitar 70 persen.

Sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II serta Koperasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat.

Besarnya kepemilikan saham daerah ini membuat peran Pemprov Jabar sangat dominan dalam pengambilan keputusan.

Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dinilai membatasi ruang gerak pengembangan bandara yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat jika berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah pusat.

Apa Harapan Pemprov Jika Saham Dialihkan ke Pusat?

Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar berharap seluruh saham BIJB Kertajati nantinya dapat dikelola oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, aspek operasional, peningkatan pelayanan, hingga pembukaan dan pengaturan rute penerbangan dapat dijalankan secara lebih optimal.

"Kita sih berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," ucap Dedi.

Menurutnya, urusan penerbangan dan hubungan udara sejatinya memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pengelolaan penuh oleh pusat dinilai lebih efektif.

Bagaimana Komitmen Anggaran Pemprov Jabar ke Depan?

Meski rencana pelepasan saham disiapkan untuk 2027, Pemprov Jabar menegaskan bahwa komitmen pendanaan pada 2026 tidak berubah.

Pemerintah daerah tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk menopang operasional BIJB Kertajati.

"Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," kata Dedi.

Terlepas dari skema kepemilikan yang akan dipilih, Dedi menegaskan tujuan akhir kebijakan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemprov Jabar berharap pengembangan BIJB Kertajati dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayumajakuning.

"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang