Menlu Rubio Tegaskan AS Ingin Beli Greenland dari Denmark, Bukan Menginvasi

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan Washington tidak berencana menginvasi Greenland, tetapi ingin membeli pulau tersebut dari Denmark.

Pernyataan itu disampaikan Rubio kepada anggota parlemen AS dalam pengarahan tertutup di tengah meningkatnya ketegangan terkait isu Greenland pada Rabu (7/1/2026).

Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah mendorong pendekatan diplomatik untuk mencapai tujuan tersebut.

Rubio dijadwalkan bertemu pejabat Denmark pekan depan setelah Kopenhagen meminta perundingan.

AS Pilih Jalur Diplomatik, Bukan Invasi

Dalam pengarahan tertutup kepada anggota parlemen, Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berniat melakukan invasi militer ke Greenland.

Pemerintah AS, menurutnya, ingin membeli wilayah tersebut dari Denmark sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

Rubio menjelaskan bahwa retorika keras yang belakangan muncul dari Gedung Putih bertujuan membujuk Denmark agar bersedia membuka pembicaraan mengenai penjualan Greenland kepada Amerika Serikat.

Rubio Akan Temui Pejabat Denmark

Rubio juga mengatakan akan bertemu dengan para pejabat Denmark pekan depan.

Pertemuan itu dijadwalkan setelah Denmark meminta perundingan di tengah meningkatnya ketegangan menyusul ancaman Presiden Donald Trump terkait Greenland.

“Saya tidak berada di sini untuk membahas Denmark atau intervensi militer. Saya akan bertemu mereka pekan depan. Pembicaraan tersebut akan kami lakukan saat itu,” ujar Rubio kepada wartawan di Capitol Hill saat ditanya mengenai kemungkinan intervensi militer di Greenland.

Rubio menambahkan, ketertarikan Presiden Trump terhadap Greenland bukanlah hal baru.

Menurut dia, isu tersebut telah diangkat sejak masa jabatan pertama Trump, bahkan pemerintahan AS sebelumnya juga pernah mengkaji cara memperoleh Greenland.

Gedung Putih Bahas Berbagai Opsi

Pernyataan Rubio sejalan dengan sikap Gedung Putih yang menyatakan sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk memperoleh Greenland.

Opsi tersebut termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer, meskipun jalur diplomatik tetap dikedepankan.

“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi salah satu opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,” kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Trump Kembali Serukan Pengambilalihan Greenland

Sehari setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Presiden Donald Trump kembali menyerukan pengambilalihan Greenland.

Trump menyebut langkah tersebut penting demi kepentingan keamanan nasional AS.

“Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” kata Trump ketika ditanya mengenai kemungkinan langkah Amerika Serikat terhadap Greenland.

Trump juga berulang kali menyatakan bahwa Greenland harus menjadi bagian dari Amerika Serikat, dengan alasan nilai strategisnya bagi keamanan nasional dan kehadiran NATO di kawasan Arktik.

Ia bahkan sempat menyebut Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS.

Penolakan Denmark dan Desakan Penghentian Ancaman

Greenland merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark dan telah berulang kali menolak berbagai usulan yang mengarah pada pemindahan kedaulatan kepada Amerika Serikat.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sebelumnya juga mendesak Trump untuk menghentikan ancaman tersebut.

Setelah intervensi militer AS di Venezuela, sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan peta Greenland berwarna bendera AS memicu reaksi keras dari Denmark.

Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, menyatakan Kopenhagen mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial kerajaan dan menyebut unggahan tersebut sebagai langkah yang tidak hormat.

Greenland sendiri diketahui merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009.

Sejak itu, Greenland memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan dalam negeri dan menentukan kebijakan internalnya sendiri, meski urusan pertahanan dan luar negeri masih berada di bawah Denmark.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang