Denmark dan Enam Negara NATO Tegaskan Kedaulatan Greenland di Tengah Seruan AS

Denmark bersama enam negara anggota NATO mengeluarkan pernyataan bersama terkait Greenland di tengah kembali menguatnya seruan Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris sebagai respons atas isu keamanan Arktik yang berkembang.

Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan sesuai hukum internasional.

Sikap bersama ini muncul di tengah kekhawatiran Eropa terhadap retorika pencaplokan dan stabilitas kawasan Arktik.

Pernyataan Bersama Tujuh Negara NATO

Dilansir dari Antara, dalam pernyataan bersama, para pemimpin tujuh negara anggota NATO menegaskan bahwa Greenland merupakan milik rakyatnya.

“Greenland milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan soal urusan Denmark dan Greenland,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Mereka juga menekankan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa.

Sejumlah sekutu disebut telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi untuk menjaga stabilitas kawasan strategis itu.

Keamanan Arktik dan Peran NATO

Para pemimpin menegaskan bahwa keamanan Arktik harus dijaga secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat.

Prinsip Piagam PBB tentang kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan disebut sebagai landasan utama kerja sama tersebut.

“Keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip Piagam PBB tentang kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan,” tambah mereka.

Dalam konteks ini, Amerika Serikat disebut sebagai mitra penting berdasarkan statusnya sebagai sekutu NATO serta perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan AS tahun 1951.

Dukungan Eropa dan Uni Eropa untuk Greenland

Sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa menyatakan dukungan kuat terhadap Denmark dan Greenland.

Mereka menolak anggapan bahwa masa depan pulau Arktik itu dapat ditentukan oleh kekuatan luar negeri.

Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai masa depan Greenland harus dibuat oleh Denmark dan rakyat Greenland sendiri, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Langkah Diplomatik Dilakukan Kanada

Di tengah dinamika tersebut, Kanada mengumumkan akan mengirimkan gubernur jenderal dan menteri luar negeri ke Greenland pada awal Februari.

Kunjungan ini dipandang sebagai langkah diplomatik penting di tengah menguatnya wacana pengambilalihan Greenland oleh AS.

Dilansir dari Kompa.tv, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan kunjungan akan dilakukan oleh Gubernur Jenderal Mary Simon dan Menteri Luar Negeri Anita Anand. Salah satu agenda utama adalah pembukaan konsulat Kanada di Nuuk.

“Kami menegaskan masa depan Greenland dan Denmark hanya dapat ditentukan oleh rakyat Denmark dan Greenland sendiri,” kata Carney saat bertemu Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

Anand menyebut kunjungannya sebagai langkah konkret untuk memperkuat keterlibatan Kanada dalam mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Denmark, termasuk Greenland.

Pemilihan Mary Simon dinilai simbolis karena ia merupakan gubernur jenderal pertama Kanada dari komunitas adat Inuit dan pernah menjabat sebagai duta besar Kanada untuk Denmark.

Kanada dan Greenland juga memiliki perbatasan maritim sepanjang 3.000 kilometer serta ikatan sejarah dan budaya yang kuat.

Seruan Trump dan Kekhawatiran Eropa

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya beberapa kali menyatakan keinginan untuk mengambil alih Greenland, wilayah semi-otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Trump beralasan langkah tersebut diperlukan demi kepentingan keamanan nasional dan strategis AS.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran luas di Eropa, terutama setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.

Situasi ini dinilai memperkuat kecemasan atas kemungkinan penggunaan kekuatan dalam isu Greenland.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pun mendesak Washington untuk menghentikan berbagai ancaman tersebut dan menolak gagasan pengambilalihan paksa Greenland.

Gedung Putih: Opsi Akuisisi Termasuk Penggunaan Militer

Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah membahas berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan militer AS. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (6/1/2025).

“Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa akuisisi Greenland merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat dan hal ini penting untuk mencegah para pesaing kami di kawasan Arktik,” kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Ia menambahkan bahwa Presiden Trump bersama timnya masih mendiskusikan berbagai opsi kebijakan luar negeri.

“Tentu saja, penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi salah satu opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,” ucap Leavitt.

Penegasan Ulang Trump

Sehari setelah operasi militer AS di Venezuela, Trump kembali mengulangi seruan untuk mengambil alih Greenland.

“Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” ujar Trump.

Namun, Greenland sebagai wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark telah berulang kali menolak usulan yang mengarah pada pemindahan kedaulatan kepada Amerika Serikat.

Isu Greenland memicu reaksi luas di Eropa, dengan para pemimpin Kanada dan sejumlah negara Eropa menegaskan kembali bahwa pulau Arktik tersebut “milik rakyatnya.”

Trump berargumen penguasaan Greenland diperlukan untuk menghadapi ancaman China dan Rusia.

Namun, Mette Frederiksen memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS dapat diartikan sebagai berakhirnya NATO.

Bagi Kanada, isu ini menyentuh kepentingan keamanan Arktik dan hubungan dengan Amerika Serikat.

Pengamat menilai langkah Kanada sarat perhitungan, menyeimbangkan dukungan terhadap hukum internasional dan kehati-hatian dalam menjaga hubungan dengan Washington.

Dimensi Strategis Greenland

Greenland merupakan pulau dengan penduduk sekitar 57.000 jiwa dan berstatus wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Mayoritas penduduk Greenland berasal dari komunitas Inuit.

Sekitar 80 persen wilayahnya berada di atas Lingkar Arktik, menjadikannya kawasan strategis yang kaya sumber daya mineral dan penting secara geopolitik.

Wilayah ini juga termasuk bagian dari aliansi militer NATO.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang