Menlu AS Marco Rubio Nyatakan Siap Bekerja Sama dengan Komite Pengelola Gaza
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menyatakan kesiapan Washington untuk bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau Komite Pengelola Gaza.
Pernyataan itu disampaikan menyusul penunjukan Ali Shaath sebagai ketua komite tersebut.
Pemerintah AS menilai kerja sama ini penting untuk mendorong stabilitas dan masa depan Gaza.
Isu tata kelola Gaza kembali menjadi sorotan internasional seiring rencana besar AS terkait penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan bahwa Ali Shaath, mantan wakil menteri pengembangan industri dalam pemerintahan Palestina, ditunjuk memimpin komite koordinasi tersebut.
“Saya menantikan kerja sama dengan Dr. Ali Shaath dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza guna membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Gaza dan seluruh kawasan,” tulis Rubio di media sosial.
Dukungan DK PBB atas Rencana Gaza Versi AS
Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Presiden AS Donald Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Sebanyak 13 dari 15 anggota dewan memberikan suara dukungan, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Rencana AS tersebut mengusulkan pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza, sekaligus pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin oleh Trump.
Dalam rencana tersebut, AS juga mengusulkan mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian yang dimaksud.
Sikap Israel terhadap Hamas
Rencana Gaza versi Trump secara tegas tidak mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersama sejumlah pejabat Israel lainnya berulang kali menegaskan tekad untuk mencapai pemberangusan total Kelompok Pejuang Palestina, Hamas.
Pernyataan tersebut mencakup target penghapusan Hamas baik secara militer maupun politik.
Soal Hak Kursi Permanen di Dewan Perdamaian Gaza
Bloomberg melaporkan, pemerintahan Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara untuk membayar lebih dari USD 1 miliar AS guna memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace).
Ketentuan ini tercantum dalam rancangan piagam dewan tersebut.
Sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua," demikian bunyi rancangan dokumen itu, seperti dikutip Bloomberg.
"Masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi Negara Anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini berlaku,” demikian bagian lain rancangan dokumen tersebut.
Menurut Bloomberg, Trump akan menjadi ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza dan secara pribadi menentukan negara-negara yang akan diundang menjadi anggota.
Keputusan dewan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan ketua.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Trump bertanggung jawab menyetujui segel resmi Dewan Perdamaian Gaza.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
