Anggota DPR: Negara Hadir dalam Kehidupan Rakyat!
Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra, Azis Subekti menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan langkah yang besar. Salah satu tujuannya untuk mengejar percepatan Indonesia.
"Jika dibaca dalam kerangka yang lebih utuh, langkah tersebut justru mencerminkan pilihan politik yang sadar, memperbesar kapasitas mesin negara untuk mengejar percepatan," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Januari 2026.
Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Ia menambahkan kepemimpinan Presiden Prabowo sedang membawa arah Indonesia menjadi lebih maju. Prabowo dinilai memperkuat mesin penggerak sektoral yang mampu menutup ketertinggalan dan mengamankan momentum demografi.
Ia menilai pemerintah sedang memperbaiki postur APBN untuk menutup kebocoran belanja negara. Salah satu contohnya ialah penertiban sektor tambang, kawasan hutan hingga transfer ke daerah.
"Transfer ke daerah bahkan dipangkas sementara, kebijakan yang tidak populer, tetapi menunjukkan bahwa disiplin fiskal ditempatkan sebagai fondasi. Di saat yang sama, arah investasi ditegaskan pada hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah dan lapangan kerja tidak terus mengalir ke luar negeri. Aset-aset BUMN dikonsolidasikan untuk memperkuat daya ungkit ekonomi nasional," katanya.
Selain itu, pemerintah juga mengarahkan uang rakyat untuk membuat berbagai jenis program yang akan dirasakan kembali oleh rakyat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.
"Ini adalah upaya menjadikan pembangunan sebagai pengalaman sehari-hari warga, bukan sekadar laporan makroekonomi," kata Azis.
Di sisi lain, Azis menyadari bahwa pemerintah Indonesia memiliki tantangan dalam menjadi negara maju. Namun, tantangan itu diharapkan dapat diselaraskan dengan seluruh perangkat di daerah.
Karena itu, lanjut dia, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah tidak boleh dipahami sebatas efisiensi administrasi atau penghematan anggaran.
"Yang lebih penting lagi, penataan kelembagaan harus berorientasi pada pelayanan publik. Birokrasi yang sederhana, pasti, dan mudah diakses bukan sekadar soal kenyamanan warga, tetapi soal legitimasi negara. Ketika pelayanan ruwet, ketidakpercayaan tumbuh. Ketika pelayanan sederhana dan adil, kepercayaan menjadi modal sosial pembangunan," ujar Azis.
Azis memastikan bahwa negara hadir untuk kehidupan rakyat, baik dari segi ekonomi hingga pelayanan publik.
Presiden Prabowo Subianto (tengah)
"Pada akhirnya, tujuan utama penataan ulang kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah, bukanlah sekadar membuat birokrasi terlihat modern dan efisien," pungkas Azis.
"Tujuan sejatinya adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat, membuka akses ekonomi, melindungi yang lemah, memberi kesempatan yang setara, dan menghadirkan pelayanan publik yang bermartabat," tuturnya.
