Tegas! Zulhas Bantah Isu Pembukaan Lahan Hutan 1,6 Juta Hektare: Ini Kepastian Tata Ruang
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), angkat suara soal polemik pembukaan lahan seluas 1,6 juta hektare yang ramai dibicarakan wargabet. Menko Zulhas menegaskan tidak menerbitkan izin baru.
Zulhas membantah telah menerbitkan izin pembukaan lahan. Langkah ini justru memberikan kepastian tata ruang bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang sebelumnya berstatus hutan sebagai upaya pembenahan tata ruang.
Ia menyinggung bahwa Indonesia dahulunya adalah sebuah kerjaaan di mana lahan dikuasai oleh masing-masing kesultanan. Namun, kini semua lahan sudah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia.
Pemekaran bahkan sudah dilakukan sejak era kolonial Belanda. Seiring bertambahnya penduduk maka pemerintah membuka lahan hutan sebagai wilayah modern serta berbagai fasilitas penunjang lainnya yang tentunya atas permintaan tokoh masyarakat tokoh adat, bupati, dan gubernur.
Dari Etalase ke Hutan Rimba, Watsons Perluas Aksi Hijau Lawan Perubahan Iklim
"Zaman Belanda sudah ada kampung Sudah ada desa, sudah ada masyarakat adat ditambah pemekaran bikin kabupaten baru, kota baru, pasar, jalan-jalan dibangun. Semua dibangun, kecamatan dibangun. Itu namanya tata ruang agar ada kepastian hukum bagi masyarakat," jelas Zulhas dalam acara Bisnis Indonesia Conference di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.
Ia mencontohkan Palangkaraya sebagai merupakan wilayah dari pembukaan lahan hutan yang sudah berkembang sebagai pusat aktivitas masyarakat.
“Itu kawasan hutan itu, kota itu. Jadi harus ada kepastian. Tapi tidak ada izin baru sama sekali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membagi kawasan hutan secara lebih rinci menjadi taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, serta area yang memungkinkan kegiatan ekonomi seperti pertanian atau perkebunan.
"Hutan itu dibagi, ada taman nasional, ada hutan lindung, hutan produksi, ada hutan yang boleh buat nanam," lanjutnya.
Pembagian lahan sangat penting untuk mendukung pembangunan pusat-pusat produksi baru, termasuk lumbung pangan di beberapa daerah.
“Itu yang dikerjakan di Merauke sekarang,” tegas Zulhas.
