RI Tegaskan Akselerasi Pengakuan 1,4 Juta Ha Hutan Adat di Forum Dunia Brasil
Dalam forum Forest Solutions yang digelar Greenpeace di Brasil, Kementerian Kehutanan menegaskan langkah percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat sekaligus membuka ruang pendanaan dan akses pasar bagi komunitas adat.
Forum tersebut dibuka Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, dan dihadiri sejumlah tokoh dunia, termasuk pemimpin adat Amazon Chief Raoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo Marie Nyange Ndambo, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Jerman Dr. Heike Henn, perwakilan Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil Francisco Flavio Ferreira do Carmo, hingga perwakilan pemuda adat Papua Fransiska Rosari Carita.
Dalam forum, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan Raja Antoni menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam kurun empat tahun. Komitmen yang sama sebelumnya ditegaskan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hasyim Djojohadikusumo, pada Leader Summit COP30.
“Target ini menunjukkan keseriusan Indonesia mempercepat pengakuan hak masyarakat adat melalui proses yang cepat, adil, dan transparan,” ujar Silverius di Belém, Brasil, dikutip Minggu, 16 Agustus 2025.
Silverius yang akrab disapa Onte, menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat. Gugus tugas ini melibatkan NGO, akademisi, masyarakat adat, dan pemerintah dengan prinsip inklusif serta keterwakilan gender.
“Task force ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan,” katanya.
Ia menambahkan, pengakuan hutan adat akan diikuti dengan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah menyiapkan dua skema pendanaan, hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, serta pembiayaan bank berbunga rendah dengan masa tenggang panjang bagi komunitas yang telah siap secara kelembagaan.
Untuk meminimalkan risiko perbankan, Kementerian Kehutanan dan OJK tengah menyusun skema back-to-back, di mana dana hibah ditempatkan sebagai deposito jaminan pinjaman.
Skema ini diharapkan berkembang menjadi dana abadi masyarakat adat. Selain itu, akses pasar diperluas melalui implementasi kerja sama antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan KADIN Indonesia.
Dalam penutupan sesi, Onte menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Financing Facility (TFFF) yang digagas Brasil. “Indonesia siap berjalan bersama Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci,” tegasnya.
