Biodiesel B50 Digenjot, Impor Solar RI Diproyeksi Turun Hingga 50 Persen
Kebijakan mandatori biodiesel dinilai efektif dalam menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Program ini juga berkontribusi terhadap penghematan devisa serta perbaikan neraca perdagangan energi nasional.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, mengatakan bahwa kebijakan mandatori biodiesel memiliki potensi besar sebagai substitusi solar. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri serta kesiapan teknologi pengolahan yang relatif matang.
"Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga US$8-10 miliar per tahun," ujarnya, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Senin, 13 April 2026.
Ia menekankan pentingnya tata kelola industri kelapa sawit untuk menjaga keberlanjutan program biodiesel, termasuk pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Selain itu, ia mengingatkan potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi.
"Perlu diingat, sawit bukan produk homogen untuk energi. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," jelasnya.
Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menyampaikan bahwa pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil.
Menurutnya, Indonesia secara konsisten mengembangkan program mandatori biodiesel dari B1 hingga B50 yang ditargetkan tercapai pada Juli 2026. Program tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar hingga sekitar 50 persen.
Ia menjelaskan, penerapan biodiesel B40 telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.
Dari sisi devisa, kebijakan biodiesel pada 2025 menghemat Rp130,21 triliun dan menekan emisi sebesar 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, program B40 meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.
Implementasi kebijakan mandatori biodiesel telah dilakukan secara bertahap sejak 2008, dimulai dari B1 hingga B2,5, dan berlanjut hingga menuju B50. Program ini didukung dana sawit dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit," ujarnya.
Tungkot menyebut penggunaan biodiesel lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Secara global, konsumsi energi fosil menyumbang sekitar 70-80 persen emisi yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim.
Ia menambahkan, pengembangan bioenergi sawit menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM fosil.
Peningkatan pemanfaatan biodiesel juga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya industri kelapa sawit. Permintaan terhadap CPO meningkat sehingga membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
"Oleh karena itu, produktivitas kebun sawit harus terus ditingkatkan dan teknologi pengolahan bioenergi diperbaiki secara terus-menerus sehingga diperoleh teknologi yang semakin efisien," pungkasnya.
