Wakapolri Sampaikan Titik Baru Polri di Penutupan Apel Kasatwil 2025
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan kepolisian, penutupan Apel Kasatwil 2025 di Cikeas, Jawa Barat, menjadi momen penting yang menandai tekad Polri untuk merombak cara kerja dan budaya internalnya. Tidak lagi sekadar agenda tahunan, kegiatan yang dipimpin Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo ini menjadi simbol bahwa Polri ingin berangkat dari titik nol, menata ulang paradigma dan memulihkan kepercayaan publik.
Dalam amanatnya, Dedi menegaskan bahwa apel ini bukanlah penutup, melainkan pintu pembuka untuk perubahan yang lebih besar. Di mana akan menjadi titik aal dari ekspektasi publik agar Polri dapat semakin transparan, humanis, responsif, dan berpegang pada prinsip to serve and protect.
“Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan,” ujarnya.
Salah satu angle penting yang ditekankan Dedi adalah perubahan sikap Polri terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak berdiri untuk menolak masukan, melainkan justru membutuhkan pengawasan masyarakat untuk menjadi institusi yang lebih profesional.
Ia mengingatkan bahwa suara publik, mulai dari kelompok masyarakat sipil hingga akademisi, harus menjadi kompas perubahan. Hal ini terutama terkait penyusunan Perkap baru mengenai penanganan unjuk rasa.
Dalam proses pembaruan aturan penanganan unras, Polri mengundang semua unsur eksternal untuk mengajukan masukan tertulis.
“Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan masukan dari koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct,” kata Dedi.
Studi komparatif ke Inggris akan dilakukan pada Januari mendatang untuk memahami standar lima siklus bertindak kepolisian di negara tersebut. Model baru ini akan menggantikan pola lama tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak.
Dedi menegaskan adanya kewajiban baru bagi komandan lapangan untuk menyusun decision log, semacam laporan evaluasi yang akan menjadi standar akuntabilitas setiap operasi unras.
Lebih jauh, Dedi menyinggung pembelajaran dari peristiwa Agustus Kelabu dan Black September, terutama soal kelayakan tenda personel. Ia menyebut fasilitas tersebut harus ramah dan layak bagi anggota yang bertugas hingga berbulan-bulan.
Karena itu, prototipe tenda baru yang lebih nyaman dan tidak panas telah dirancang melalui studi komparatif. Tenda ini akan disalurkan bertahap ke seluruh wilayah sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan dan humanisme internal Polri.
Menurut Dedi, perubahan institusi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama para Kapolres yang dianggap sebagai pemimpin masa depan. Ia mengajak seluruh jajaran untuk mengedepankan cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah berbasis fakta di lapangan.
“Mengajak seluruh jajaran berpikir kritis dalam menghadapi masalah serta memastikan penyelesaian berbasis kajian dan fakta di lapangan,” tegasnya.
Di akhir amanatnya, Dedi mengapresiasi kinerja jajaran selama satu tahun terakhir dan menekankan pentingnya keselarasan visi dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins.
