Anggota DPR Usul Bumdesma Ikut Salurkan KUR, Ini Alasannya
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wasistho mengapresiasi capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah mencapai 83 persen dari target nasional. Ia menilai hal itu menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Menurut Andhika, pencapaian ini menjadi peluang besar untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
Namun demikian, Andhika memberikan catatan bahwa penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru.
Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR.
“Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur,” ujar Andhika dalam keterangannya, Kamis, 20 November 2025.
Minimnya asistensi ini dinilai menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha.
Maka itu, Andhika mengusulkan alokasi porsi penyaluran KUR melalui Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan Bank Perekonomian Rakyat. Menurutnya, Bumdesma memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan karakteristik usaha lokal.
Dengan melibatkan Bumdesma, penyaluran KUR dinilai akan lebih tepat sasaran, memiliki risiko kredit yang lebih rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata.
Andhika juga meminta Kementerian UMKM RI untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
“Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar Bumdesma dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
