Ekonom Sebut Purbaya Effect Sudah Mulai Terasa, tapi Daya Beli Warga RI Kok Masih Lemah? 

 Meski kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut mulai menunjukkan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sejumlah ahli menilai daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya. Kondisi ini membuat konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama perekonomian Indonesia, belum mampu tumbuh secara optimal.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga, namun kuncinya ada pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek pendapatan mereka di masa depan.

“Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi di Jakarta, pada Rabu, 13 November 2025.

Menurut Lutfi, optimisme publik terhadap kestabilan pendapatan menjadi faktor penting agar konsumsi kembali meningkat. Ia mengatakan DEN kini memfokuskan perhatian pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Kalau kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan,” ujarnya.

Lutfi menilai bahwa berbagai kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, termasuk program yang dikenal dengan sebutan ‘Purbaya Effect’, telah memberi dorongan bagi sektor perbankan dan investasi. Namun, tanpa peningkatan konsumsi dari masyarakat, efek tersebut belum bisa terasa secara menyeluruh di lapisan bawah.

Sementara itu, Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai kebijakan Menkeu Purbaya sudah mulai menampakkan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut, penyaluran kredit ke badan usaha milik negara (BUMN) melonjak tajam pada September 2025, menandakan efek kebijakan mulai bekerja.

“Kenapa saya bilang ini Purbaya efek sudah bekerja? Karena sebagian besar sumber pertumbuhan kredit perbankan itu masih dari kepada debitur BUMN. Dari (pertumbuhan) 1,9 persen (Agustus 2025), menjadi 10,04 persen (September 2025),” ujar Sunarsip. 

Selain kredit ke BUMN, sektor swasta juga menunjukkan sedikit peningkatan, yakni dari 11,07 persen menjadi 11,12 persen. Namun, menurutnya, porsi pertumbuhan tersebut masih lebih banyak ditopang oleh kredit ke korporasi besar ketimbang pelaku usaha swasta.

Kebijakan ‘Purbaya Effect’ sendiri merupakan hasil dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar bisa lebih agresif menyalurkan kredit dan menggerakkan sektor riil.

“Saya berharapnya bisa lebih. Lebihnya itu tidak hanya pada level korporat BUMN, tapi levelnya ke swasta. Karena Pak Purbaya kan selalu bilang, dia ingin mentransmisikan fiskal menjadi katalis pertumbuhan untuk swasta,” kata Sunarsip.

Secara total, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 tercatat 7,7 persen (yoy), naik tipis dibanding Agustus 2025 yang sebesar 7,56 persen (yoy). Sunarsip menilai tanpa kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04 persen.

“Bayangkan, dari 1,9 persen tumbuh menjadi 10,04 persen. Mungkin kalau tanpa ini enggak bisa kita (ekonomi tumbuh) 5,04 persen,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Menurutnya, sektor industri dan rumah tangga masih butuh waktu untuk pulih setelah terpukul pandemi COVID-19.

“Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ucapnya.