Polri Disebut Serobot Lapak Sekolah di Program MBG, Bos BGN Bilang Begini

 Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal adanya laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri menyerobot SPPG milik masyarakat untuk pindah sekolah.

Dadan menyebut insiden rebutan sekolah sebagai penerima MBG tak hanya terjadi pada SPPG yang dikelola oleh Polri.

“Begini, itu tidak hanya terjadi pada SPPG tersebut tapi juga pada yang lainnya,” ucap Dadan usai rapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 12 November 2025.

Untuk menghindari terjadinya gesekan antara sesama SPPG, BGN telah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) edisi 3 untuk membatasi jumlah penerima manfaat per SPPG maksimal hanya 2.000 siswa.

“Dan kemudian meminta agar menambah kelompok B3, ibu hamil, ibu anak balita sampai 2.500. Dan kalau ada juru masak profesional bisa ditambah sampai 3 ribu (penerima),” jelas Dadan.

Dia menjelaskan juknis tersebut dibuat agar terjadi pemerataan penerima MBG. Pihaknya juga mengeluarkan insentif dasar agar SPPG tidak perlu rebutan lokasi penerima MBG. 

“Jadi banyak khawatiran dari mitra begitu kurang dari 3 ribu (penerima), maka insentifnya kurang. Nah, sekarang kita keluarkan insentif dasar supaya tidak terjadi rebutan,” ujar Dadan.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyebut keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri banyak menimbulkan masalah.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 12 November 2025.

“Ini kehadiran SPPG dari Polri ini di lapangan menimbulkan masalah, Pak Kepala,” kata Yahya.

Yahya menjelaskan salah satu masalah yang ditemukan banyak SPPG yang diminta pindah oleh polisi. Padahal, kata dia, SPPG tersebut sudah lebih dulu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan MBG.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebab untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak polisi yang gerilya ke sekolah-sekolah. Jadi, ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat,” kata Yahya.

“Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes,” ujar dia.