Kemenkes Ungkap Jawa Barat Catat Penurunan Angka Stunting Tertinggi Nasional

 Provinsi Jawa Barat menorehkan prestasi membanggakan dengan menempati posisi teratas dalam penurunan angka prevalensi stunting tahun 2024.

Capaian ini disusul oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan yang juga menunjukkan penurunan signifikan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dalam kegiatan itu, dipaparkan data capaian masing-masing provinsi dalam menekan prevalensi stunting sepanjang 2024.

Bagaimana capaian Jawa Barat dibanding provinsi lain?

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam Rakornas, prevalensi stunting di Jawa Barat berhasil ditekan dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat penurunan dari 20,3 persen menjadi 16,8 persen, dan Sulawesi Selatan menurunkan prevalensi dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen pada periode yang sama.

Provinsi Bali juga mendapat perhatian khusus karena menjadi daerah dengan prevalensi stunting terendah secara nasional.

Beberapa kabupaten di Bali, seperti Klungkung (5,1 persen), Gianyar (5,4 persen), dan Badung (7,2 persen), berhasil menjaga angka stunting tetap sangat rendah.

Apa tanggapan pemerintah pusat terhadap capaian ini?

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang berkontribusi dalam menurunkan angka stunting.

Menurutnya, capaian 2024 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya angka stunting nasional berada di bawah 20 persen.

“Kita mau mengucapkan selamat karena untuk pertama kalinya angka stunting nasional berada di bawah 20 persen,” ujar Budi dalam sambutannya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat, prevalensi stunting nasional kini berada di angka 19,8 persen.

Pemerintah berkomitmen menurunkan angka ini secara bertahap hingga mencapai 5 persen pada 2045, dengan target menengah 14 persen pada 2029.

Mengapa penurunan stunting menjadi prioritas nasional?

Budi menjelaskan, stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

Anak dengan stunting berisiko mengalami hambatan belajar dan produktivitas rendah di masa depan, sehingga penanganannya harus menyeluruh.

Intervensi penurunan stunting, kata dia, dilakukan melalui dua strategi utama: program spesifik di sektor kesehatan dan program sensitif di luar sektor kesehatan.

Program spesifik meliputi pemberian gizi ibu hamil, pencegahan anemia, serta pemantauan tumbuh kembang anak.

Sedangkan program sensitif mencakup perbaikan sanitasi, kebersihan air, akses toilet layak, serta pencegahan perkawinan dini.

“Sebagian besar kasus stunting berawal dari kondisi ibu selama kehamilan. Karena itu, memastikan ibu mendapatkan gizi cukup dan layanan kesehatan yang baik menjadi kunci utama,” jelas Budi.

Menurut Budi, pemerintah akan memperkuat program intervensi gizi berbasis keluarga. Salah satu fokusnya adalah memastikan asupan protein hewani bagi anak usia 12 sampai 24 bulan, yakni masa kritis setelah anak berhenti ASI eksklusif.

“Biasanya kenaikan angka stunting terjadi setelah anak berhenti ASI, karena kurang asupan protein hewani. Padahal di masa itu tubuh sangat membutuhkan nutrisi tersebut,” kata Budi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.