LPDP Blak-blakan Kondisi Keuangan Lima Tahun Terakhir, Singgung Soal Defisit
Kementerian Keuangan melalui Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto memastikan, saldo dana abadi LPDP hingga 30 September 2025 masih cukup tinggi, yakni mencapai angka Rp 154,11 triliun.
Dia merinci, cakupannya antara lain meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP) Rp 126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DAPL) Rp 12,99 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) Rp 10 triliun, serta Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) yang mencapai Rp 5 triliun.
Dia menerangkan, saldo dana abadi sebesar itu menunjukkan adanya tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dimana pada tahun 2020 yang sebesar Rp 70,11 triliun, meningkat di 2021 menjadi sebesar Rp 99,11 triliun. Kemudian berlanjut di 2022 menjadi Rp 119,11 triliun, hingga di tahun 2023 yang kembali melonjak menjadi Rp 139,11 triliun.
"Di tahun ini, kemungkinan belanja kita akan lebih tinggi. Sehingga saya mungkin bisa sampaikan bahwa di tahun ini, khusus dana abadi pendidikan atau DAP, kemungkinan kita akan mengalami defisit," kata Sudarto dalam Media Gathering 'Kupas Tuntas APBN 2026' di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.
logo LPDP
"Tapi masih bisa ditutup dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya menambahkan.
Sudarto juga menjabarkan kinerja pendapatan dan belanja LPDP tahun ini, yang menurutnya akan kembali defisit. Dimana per 30 September 2025, pendapatan LPDP tercatat sebesar Rp 6,82 triliun dengan belanja yang mencapai Rp 7,46 triliun.
Defisit serupa sebelumnya juga sempat terjadi di 2023, dimana angka pendapatan sebesar Rp 9,33 triliun dengan angka belanja mencapai Rp Rp 9,85 triliun. Lanjut di 2024, defisit kembali terjadi akibat jumlah pendapatan LPDP Rp 10,95 triliun dengan belanja sebesar Rp 11,86 triliun.
Padahal di tiga tahun berturut sebelumnya, pendapatan dan belanja LPDP justru mengalami surplus. Misalnya di tahun 2020 dengan pendapatan Rp 3,92 triliun dan belanja Rp 2,02 triliun. Kemudian tahun 2021 pendapatan Rp 4,51 triliun dengan belanja Rp 3,08 triliun, dan di tahun 2022 pendapatan tercatat Rp 6,39 triliun dengan belanja hanya Rp 4,93 triliun.
"Jadi kalau di (tahun) 2020, 2021, 2022 pendapatannya lebih tinggi, tapi di 2023 dan 2024 belanjanya yang lebih tinggi," kata Sudarto.
Dia juga blak-blakan alasan defisit itu bisa sampai terjadi di tiga tahun terakhir, yakni akibat lebih besarnya jumlah penerima LPDP (awardee) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada rentang 2023-2024, LPDP diakui Sudarto tengah mengejar ketertinggalan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Sehingga waktu itu, pemerintah menerima jumlah awardee yang lebih besar dari sebelumnya, yakni sebanyak 8.592 orang di tahun 2024 dan 9.358 orang di tahun 2023.
"Jadi di tahun 2023 itu ada 9.000-an (awardee), terus di 2024 ada 8.000-an. Jadi tahun ini dan mungkin di tahun depan, karena yang 'on going' masih banyak, kita menerima yang baru itu jumlahnya lebih sedikit (4.000 awardee). Mudah-mudahan di 2027 (jumlah penerimaan awardee) bisa normal kembali," ujarnya.
