Fenomena Gunung Es Makan Bergizi Gratis, Ancaman Keracunan di Masa Depan

Tulisan ini bukan untuk menghasut orang menolak Makan Bergizi Gratis (MBG), pun saya tidak pada tempatnya menentang program nasional prioritas Presiden.

Tapi kita tidak boleh menutup mata dengan kejadian keracunan yang sekarang terjadi semakin sering, dengan semakin bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

fakta miris termasuk SPPG yang belum punya sertifikat layak higienis sanitasi – yang artinya minimal jaminan kebersihan dan keamanan pangan belum ada.

Faktor lain terjadinya keracunan juga akibat beban kerja ahli gizi dan karyawan, yang melebihi kapasitas kemampuan mereka menyediakan sejumlah porsi makanan.

Tata kelola yang tidak jelas menyebabkan prosedur operasional berjalan tanpa aturan dan disiplin, apalagi tanpa pengawasan, monitoring, supervisi dan evaluasi berkala.

Kelelahan publik dan lembaga lintas sektoral yang memberi masukan dan rekomendasi rupanya membuat Badan Gizi Nasional tidak bergeming sedikit pun.

Bahkan ada slentingan bahwa keluhan masyarakat hanyalah sekadar rasa tidak puas secara subjektif dan yang paling mengenaskan, saat kejadian keracunan diperlakukan sebagai angka statistik yang tidak signifikan dibanding jumlah besar keseluruhan penerima manfaat dan porsi makanan yang dibagi.

Padahal, nyawa manusia tidak bisa disamakan dengan eror pembuatan sepatu yang tidak lolos quality control pabriknya.

Makan Bergizi Gratis Harusnya Zero Accident

Layanan makan bergizi gratis seharusnya menerapkan “zero accident”, sebagaimana dicanangkan Presiden sendiri.

Seperti judul tulisan saya di awal tahun saat MBG pertama kali berjalan, terbukti kesan ‘program baru yang terburu-buru’ – di mana tata kelola masih carut marut dan hingga kini belum ada payung hukum yang menjadi landasan berjalannya suatu program nasional seperti Germas (Gerakan masyarakat hidup sehat) di tahun 2017 sesuai Inpres no.1.

Keracunan massal yang terjadi pun ditangani sebagai ‘imbuhan kerepotan’ bagi puskesmas dan rumah sakit daerah, yang biayanya tidak ditanggung BPJS.

Makan Bergizi Gratis yang pada awalnya dinantikan sebagai upaya nasional mengatasi kelaparan, ketimpangan gizi, dan harapan mengentaskan stunting menuju 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 – hari ini berubah menjadi teror bagi para orangtua, yang cemas akan kualitas pembagian pangan gratis anaknya.

Terpapar kata ‘beracun’ dan pemberitaan masif bagaimana para korban dilarikan ke fasilitas kesehatan dalam keadaan parah, semakin menjadi hal yang kontraproduktif terhadap penerimaan dan kepercayaan publik – yang semestinya tidak boleh terjadi.

Pandangan masyarakat dan pakar tentu saja tidak selalu sama terhadap suatu kejadian.

Jika awam melihat insiden keracunan sebatas gangguan kesehatan akut yang berisiko mengancam nyawa, pakar kesehatan menilai ini semua sebagai masalah keamanan mikrobial dengan segala dampaknya.

Termasuk masalah kontaminasi dan toksin yang dihasilkan oleh mikroba akibat penanganan produk pangan, termasuk limbah dan unsur manusia yang prosedurnya tidak dijalankan sesuai sebagaimana mestinya.

Jika dipertanyakan kenapa bisa terjadi, tentu kembali pada tata kelola dari hulu ke hilir – bukan hanya soal secarik sertifikat.

Sertifikat boleh ada, tapi tanpa pelatihan yang benar, diikuti dengan simulasi berulang, komitmen menjaga etos kerja, rasa tanggung jawab yang tinggi, mustahil zero accident bisa terlaksana.

Yang menjadi masalah di negri ini: justru kejadian terbalik. Timbul masalah dulu akibat kerja serampangan, baru ditata ulang.

MBG adalah program berskala raksasa, bukan hanya menelan biaya fantastis, tapi juga perlu dijamin keberlangsungan yang bebas kendala – sebab ini bukan menyiapkan konsumsi kendurian yang hanya satu malam.

Makanan Ultra Proses Bukan Solusi

Meminimalisir kejadian keracunan akibat penanganan bahan pangan dengan produk ultra proses hasil pabrikan, bukan jalan keluar bijak.

Pamahaman publik tentang produk ultra proses sudah jauh lebih baik hingga ‘teriakan’ di sana sini muncul, ketika aneka jajanan kemasan ala mini market dan air bergula rasa susu berperisa mengalami penolakan besar-besaran.

Mengandaikan produk industri ‘minim perkara’ adalah suatu kesalahan besar. Di situlah gunung es mulai dibangun.

Anak-anak pada awalnya bahagia mendapat aneka produk yang selama ini hanya bisa mereka tonton di etalase, bahkan sebagian ibu muda gembira karena ‘tidak usah memberi uang jajan’ ke anak-anaknya.

Belum lagi menu ‘kekinian’ kebarat-baratan yang di negara asalnya dikenal sebagai ‘junk food’, mengalami glorifikasi berlebihan dari ujung Sumatera hingga Papua – dengan alasan permintaan anak-anak. Dengan dalih, menu lokal banyak terbuang karena anak tidak terbiasa.

Ancaman Keracunan dan Risiko Penyakit Kronik

Gunung es semakin mengerikan karena kita sedang menanam kebiasaan makan, pilihan pangan dan selera – yang membentuk bagaimana anak-anak ini tumbuh dan menjadi pewaris – entah apa yang diwariskan.

Termasuk warisan penyakit kronik di kemudian hari, ‘keracunan pelan-pelan’ – yang lebih mengerikan ketimbang keracunan akut yang kita lihat hari ini.

Penyakit kronik itu bernama obesitas, diabetes, hipertensi, sindroma metabolik, autoimun, gangguan hormon hingga beberapa jenis kanker.

Ini semua bukan pemikiran ‘lebay’ – sebab kecanduan itu menggigit dan mencengkeram.

Cairan manis rasa coklat dalam kotak yang disebut susu, itu toh hanya 115 ml yang kadar susunya hanya 30%, yang amat tidak mungkin memenuhi kebutuhan protein apalagi mineral.

Lalu buat apa dan demi apa harus ada?

Fakta bahwa etnik melayu 80% intoleran terhadap laktosa tidak bisa diubah dengan ‘memaksa dibiasakan minum tiap hari’ – ibarat mengubah warna kulit.

Itulah sebabnya 11 tahun yang lalu terbit Permenkes 41, yang mengubah 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang.

Anak-anak Berhak Menikmati Makanan Khas Tanah Air

Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi siswa sebabkan 456 orang keracunan. (Dok, Polres Lebong)

Anak-anak kita perlu makan protein hewani dari tanah airnya. Yang tidak boleh hanya dinikmati oleh wisatawan, lebih miris lagi diekspor demi uang – demi permintaan bangsa lain yang lebih paham soal kesehatan.

Sehingga, saat anak-anak mereka tumbuh tinggi dan sehat serta pintar, anak-anak kita cuma pintar belanja produk kemasan aneka rasa artifisial.

Anak-anak kita perlu didekati dengan pendekatan humanis, agar mereka pelan-pelan bisa menikmati bakso ikan asli bukan cilok rasa ikan, agar mereka bisa menghargai rempah kaya antioksidan seperti andaliman dan kecombrang, bukan saos artifisial bernama teriyaki atau saos tiram.

Saya menulis ini jauh dari tanah air, di sebuah kota kecil Assisi, Italia tengah – yang penduduknya bangga dengan hasil perkebunan mereka.

Satu buah pisang saja bisa dijual seharga 1 euro (kurang lebih 19 ribu rupiah!) – mereka membuat pasta tomat asli, bukan saos botolan yang disiram di atas bucatini atau pappardelle.

Kerinduan saya menjadi remuk redam melihat kejadian miris anak-anak Indonesia mendapat jatah pisang yang sudah berulat dan nasi telah berlendir.

Hal yang amat tidak bisa dimaafkan, sebagaimana memberi makan adalah amanah, ibarat memberi berkat yang harus disampaikan dengan penuh hikmat.

Mari kita kawal bersama MBG ini, yang tidak boleh lolos monitor, supervisi dan evaluasi – hanya berdasar ‘rasa percaya’.

Sebaliknya, kolaborasi antar lembaga dan masyarakat sipil yang sama-sama menginginkan program ini sukses, tidak hanya sekadar ‘ditampung’, tapi diskusinya tak pernah rampung.

Seluruh rakyat Indonesia ingin kembali pada harapan semula: Makan Bergizi. Jangan mentang-mentang gratis, lalu setiap masalah diatasi dengan cara diktatoris.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.