Waduh! PNS AS Terancam Kena PHK Massal, Ada Apa?

 Penutupan pemerintah federal atau government shutdown kembali membayangi Amerika Serikat. Jika hingga 1 Oktober Kongres tidak mencapai kesepakatan anggaran, dampaknya kali ini bisa lebih serius daripada sekadar cuti tanpa gaji atau furlough bagi pegawai negeri sipil (PNS). 

Gedung Putih menyatakan siap menggunakan situasi ini untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) permanen terhadap sebagian pekerja federal.

Biasanya, ketika pemerintah tutup, pegawai hanya dirumahkan sementara dan menerima gaji kembali setelah kesepakatan tercapai. Namun memo internal yang beredar, menunjukkan perubahan strategi signifikan. 

Alih-alih menunggu anggaran baru, pemerintahan Presiden Donald Trump melihat penutupan ini sebagai peluang untuk memangkas program-program yang dianggap tidak sejalan dengan prioritasnya.

Dalam memo tersebut, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) menulis bahwa penghentian pendanaan akan membuka jalan bagi pemerintah untuk mengeluarkan pemberitahuan PHK atau reduction in force (RIF). “Penghentian pendanaan akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengeluarkan pemberitahuan PHK kepada mereka yang bekerja di program yang ‘tidak konsisten dengan prioritas presiden’,” demikian isi memo itu, seperti dikutip dari NPR, Kamis, 25 September 2025.

Rencana ini pertama kali dilaporkan oleh Politico. Disebutkan bahwa Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, mendorong kebijakan pemangkasan lebih tajam atas berbagai program federal, mulai dari bantuan luar negeri, pendanaan stasiun pengisian kendaraan listrik, hingga dukungan untuk Corporation for Public Broadcasting. 

Vought menilai presiden memiliki kewenangan besar untuk mengendalikan belanja. Namun, Demokrat dan Badan Akuntabilitas Pemerintah (GAO) yang bersifat nonpartisan menyatakan tidak sependapat.

Sementara itu, dinamika politik di Capitol Hill semakin rumit. DPR yang dikuasai Partai Republik telah meloloskan rancangan undang-undang untuk membiayai pemerintah pada tingkat saat ini hingga 21 November. 

Tetapi di Senat, yang membutuhkan 60 suara untuk disahkan, Partai Demokrat menuntut tambahan kebijakan, termasuk subsidi premi asuransi dalam program Affordable Care Act (Obamacare). Jika subsidi tersebut berakhir, jutaan warga yang bergantung pada pasar Obamacare akan menghadapi lonjakan harga premi tahun ini.

Pertemuan antara Presiden Trump dan para pemimpin Demokrat yang semula dijadwalkan Kamis lalu pun batal. Trump menilai tuntutan lawan politiknya tidak realistis. “(Demokrat membuat) tuntutan yang tidak serius dan konyol,” ujarnya. 

Gedung Putih sendiri menyatakan mendukung rancangan versi DPR. Dalam memo OMB disebutkan, PHK permanen dapat dihindari jika Demokrat bersedia mendukung rancangan itu.

Senator Demokrat, Chuck Schumer dari New York, mengecam memo tersebut. “Ini bukan hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendanaan pemerintah,” ujarnya.

“Pemecatan yang tidak perlu ini pada akhirnya akan dibatalkan di pengadilan atau pemerintah akan berakhir dengan mempekerjakan kembali para pekerja, seperti yang mereka lakukan baru-baru ini.”

Jika ancaman PHK permanen benar-benar diwujudkan, dampaknya tentu lebih berat. Bukan hanya gaji yang hilang sementara, tetapi ribuan pekerja federal bisa kehilangan pekerjaan.