Kasus Keracunan Massal MBG Meningkat, DPR dan YLKI Desak Evaluasi Menyeluruh
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar aparat penegak hukum (APH) turut serta dalam investigasi terkait kasus keracunan massal yang dialami oleh siswa di sejumlah daerah setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dasco mengungkapkan, penting bagi APH untuk menyelidiki apakah keracunan ini disebabkan oleh kelalaian dalam penyajian makanan atau ada unsur kesengajaan.
"Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana yang kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (25/9/2025).
Dasco juga mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar serius menangani kasus keracunan massal yang semakin marak di berbagai daerah.
Ia mengimbau semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
"Kita turut prihatin terhadap kejadian keracunan MBG, dan kami meminta BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius," tambahnya.
Evaluasi MBG dan Pengawasan oleh DPR
Sufmi Dasco menegaskan bahwa Komisi IX DPR akan mengawal dan mengawasi evaluasi MBG yang dilakukan oleh BGN. DPR juga akan memberikan masukan dan saran untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.
"Komisi teknis di DPR akan mengikuti perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG," ujar Dasco.
Menurut data yang dirilis oleh BGN, sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah tercatat sebanyak 4.711 kasus keracunan MBG di Indonesia.
Kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa, dengan rincian 1.281 kasus di Wilayah I, 2.606 kasus di Wilayah II, dan 824 kasus di Wilayah III.
Faktor Penyebab Keracunan MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keracunan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakterampilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memasak dalam porsi besar, serta penggantian supplier bahan baku.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk memperkarakan SPPG atau dapur MBG yang terbukti lalai dalam menyajikan makanan yang mengakibatkan keracunan.
"Bisa jadi, kami dalam investigasi melibatkan Kepolisian," ungkap Nanik, Kamis (25/9/2025).
Tanggapan Pemerintah Terhadap Program MBG
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa program MBG tidak akan dihentikan.
Menurut Cak Imin, evaluasi secara menyeluruh lebih diperlukan daripada penghentian sementara program MBG. "Tidak ada rencana penyetopan program MBG. Kami perlu evaluasi menyeluruh, bukan penghentian total," ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
YLKI Desak Pemerintah Bertanggung Jawab
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyuarakan keprihatinannya terhadap pelaksanaan MBG yang dapat menjadi "bom waktu" bagi penerima manfaat jika tidak ada perbaikan.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan pentingnya perbaikan secara komprehensif dan serius untuk menghindari angka keracunan yang terus meningkat.
"Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan menjadi bom waktu," ujar Niti.
YLKI juga mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas keracunan yang terjadi di berbagai daerah dan segera melakukan penghentian sementara program MBG untuk memastikan perbaikan yang sempurna.
"Kami mendorong untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat," tambah Niti.
YLKI mengusulkan agar dilakukan pelatihan untuk memastikan kualitas dan higienitas makanan MBG, serta menjaga sanitasi dapur MBG atau SPPG.
"YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh, termasuk audit standar dapur dan standar makanan MBG," kata Niti.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan YLKI Khawatir Keracunan MBG Jadi “Bom Waktu” Bagi Korban Bila Tak Diseriusi.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
