Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Mitigasi Bencana Jelang Nataru

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi cuaca ekstrem yang dipicu oleh angin monsun Asia dan siklon tropis akan terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga awal Januari 2026. 

Fenomena ini berpotensi memicu gelombang pasang, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan deras yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

Menyikapi itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyatakan keprihatinannya dan mendesak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab, masyarakat akan memiliki mobilitas tinggi saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal. Peringatan dari BMKG ini harus kita tanggapi dengan serius, apalagi ancaman bencana hidrometeorologi ini bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru yang berarti mobilitas warga juga tinggi," ujar Atalia dalam keterangannya, Selasa, 9 Desember 2025.

Atalia menekankan pentingnya mitigasi bencana. Ia menilai pencegahan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Ia menilai langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memantau informasi BMKG secara berkala, tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan, merupakan bagian dari mitigasi bencana.

Terkait upaya pemerintah, Atalia Praratya menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI, yang bermitra dengan BNPB dan Kementerian Sosial, akan terus mendorong penguatan kesiapsiagaan tanggap bencana, terutama dari sisi anggaran.

"Kami mengapresiasi upaya kementerian/lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk tanggap darurat infrastruktur sepanjang 2025. Namun, dengan tren peningkatan frekuensi bencana, dukungan pendanaan nasional harus mencukupi dan adaptif," tegasnya.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana nasional menghadapi cuaca ekstrem ini, Komisi VIII DPR RI, juga berkomitmen mengawal penambahan anggaran untuk lembaga kebencanaan. 

Di sisi lain, Atalia mengajak seluruh pihak dari pusat hingga daerah, untuk mempererat koordinasi dan solidaritas. 

Komisi VIII akan melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana berjalan cepat dan manusiawi, demi mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana.

Banjir di Kabupaten Bandung

Atalia menyarankan agar mengaktifkan posko siaga bencana 24 jam, memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas, dan melakukan pembersihan saluran air serta pemangkasan pohon yang rawan tumbang.  

"Koordinasi antar dinas terkait, dari BPBD, Dishub, hingga Dinas Sosial, harus diperketat untuk memastikan respons yang cepat dan terintegrasi," ujar Atalia.