Film 'Pesta Babi' Ramai Dibahas Publik, Sebenarnya Bercerita tentang Apa?
Film dokumenter Pesta Babi belakangan tengah ramai diperbincangkan publik. Film ini ramai lantaran mengangkat isu masyarakat adat di Papua.
Bukan hanya soal jalan ceritanya saja, film dokumenter ini ramai diperbincangkan setelah insiden pembubaran nobar di beberapa daerah. Sebut saja, di Ternate. Nobar filim dokumenter ini dibubarkan oleh aparat TNI.
Beragam alasan pembubaran nobar disampaikan mulai dari persoalan izin, hingga narasi film yang dinilai provokatif. Di tengah ramainya pembahasan tentang film dokumenter ini. Lantas sebenarnya secara keseluruhan film dokumenter Pesta Babi membicarakan tentang apa? Mari simak rangkumannya berikut ini.
Film Pesta Babi ini merupakan film dokumenter yang disutradari oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam melawan proyek pemerintah dan korporasi yang mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi Kawasan industry sawit, tebu dan proyek pangan sekala besar.
Dalam trailer yang diunggah di laman YouTube Watchdoc Documentary pada Maret lalu, film dokumenter ini diawali dengan penggambaran sekumpulan masyarakat adat setempat terlihat mengangkat kayu besar. Trailer juga menampilkan kapal besar yang membawa sejumlah alat berat untuk mendukung proyek tersebut.
"Kami masyarakat setempat, kami tidak tau. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di Pelabuhan kami," kata seorang masyarakat adat.
Film dokumenter ini juga menggambarkan bagaimana perlawanan masyarakat setempat dengan berbagai cara mulai dari pemasangan salib raksasa, palang adat hingga Gerakan Salib Merah di sejumlah titik.
"Ini hak kami di sini," kata warga adat sambil menunjukkan palang di sebuah lahan dengan bertuliskan 'Tanah Milik TNI AD Kodam XVII/ Cendrawasih. Pengawasan Koramil 1707.02/MERAUKE KODIM 1707 MERAUKE KOREM 174/ATW atas hak: Surat Pelepasan Adat Tanggal 05 Juni 2025. Luas Lahan: 100 hektar.
Dalam trailer film dokumenter ini juga menampilkan data kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di wilayah tersebut. Bahkan juga ada data segelintir orang yang menerima manfaatnya.
"Hutan adat hilang kami mau hidup dimana?," demikian salah satu warga setempat.
Dalam trailer tersebut juga sejumlah gereja-gereja di Indonesia menyatakan dukungan terhadap penolakan proyek strategis nasional di tanah Papua.
"Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua," kata seorang pria.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara.
Yusril menilai judul film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" memuat narasi yang provokatif dan kontroversial.
Namun, Yusril menerangkan bahwa film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Baginya kritik tersebut sesuatu yang wajar.
"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.
Sebelumnya, Yusril menegaskan bahwa pemerintah maupun aparat penegak hukum pusat tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita". Bahkan beberapa kampus di daerah tetap bisa nobar film tersebut tanpa halangan apa pun.
Namun demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.
"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ujarnya.
Menurut Yusril, pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut, termasuk mengevaluasi apabila ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki.
Ketua DPR RI Bereaksi Soal Pembubaran Nobar
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum mengetahui jalan cerita film dokumenter yang sedang ramai diperbincangkan yaitu 'Pesta Babi'.
Namun demikian, ia berjanji pihaknya akan menindaklanjuti persoalan pembubaran nonton bareng film dokumenter pesta babi.
"Saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif dan apa isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Ketua DPP PDIP ini menilai apabila konten dalam film tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif atau keresahan di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan secara bijak dan proporsional.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” jelasnya.
Kendati demikian, DPR menekankan penanganan polemik tersebut harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui penjelasan resmi dari pihak terkait.
Maka itu, DPR berencana meminta komisi terkait untuk memanggil dan meminta keterangan mengenai persoalan tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih jelas.
“Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
