KSAD Maruli Bantah Perintah Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Itu Pemda!
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada instruksi pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi. Maruli menyebut, pembubaran itu dilakukan atas permintaan dari pemerintah daerah (Pemda).
"Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya koordinator wilayah, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan itu mereka, tidak ada instruksi langsung kok," kata Maruli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2026.
"Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya, pemerintah daerahnya memutuskan untuk itu kan instruksinya tidak ada, gitu loh," sambungnya.
Maruli menyatakan pihaknya tidak masalah dengan film Pesta Babi tersebut. Terlebih, menurutnya, banyak program-program baik untuk masyarakat yang telah dilakukan TNI.
"Ya orang mempunyai pendapat ya silakan aja, tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara," tutur dia.
Untuk diketahui, film dokumenter Pesta Babi belakangan tengah ramai diperbincangkan publik. Film ini ramai lantaran mengangkat isu masyarakat adat di Papua.
Bukan hanya soal jalan ceritanya saja, film dokumenter ini ramai diperbincangkan setelah insiden pembubaran nobar di beberapa daerah. Sebut saja, di Ternate. Nobar filim dokumenter ini dibubarkan oleh aparat TNI.
Salah satu scene di trailer Pesta Babi
Beragam alasan pembubaran nobar disampaikan mulai dari persoalan izin, hingga narasi film yang dinilai provokatif. Di tengah ramainya pembahasan tentang film dokumenter ini. Lantas sebenarnya secara keseluruhan film dokumenter Pesta Babi membicarakan tentang apa? Mari simak rangkumannya berikut ini.
Film Pesta Babi ini merupakan film dokumenter yang disutradari oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam melawan proyek pemerintah dan korporasi yang mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi Kawasan industry sawit, tebu dan proyek pangan sekala besar.
Dalam trailer yang diunggah di laman YouTube Watchdoc Documentary pada Maret lalu, film dokumenter ini diawali dengan penggambaran sekumpulan masyarakat adat setempat terlihat mengangkat kayu besar. Trailer juga menampilkan kapal besar yang membawa sejumlah alat berat untuk mendukung proyek tersebut.
"Kami masyarakat setempat, kami tidak tau. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di Pelabuhan kami," kata seorang masyarakat adat.
Film dokumenter ini juga menggambarkan bagaimana perlawanan masyarakat setempat dengan berbagai cara mulai dari pemasangan salib raksasa, palang adat hingga Gerakan Salib Merah di sejumlah titik.
"Ini hak kami di sini," kata warga adat sambil menunjukkan palang di sebuah lahan dengan bertuliskan 'Tanah Milik TNI AD Kodam XVII/ Cendrawasih. Pengawasan Koramil 1707.02/MERAUKE KODIM 1707 MERAUKE KOREM 174/ATW atas hak: Surat Pelepasan Adat Tanggal 05 Juni 2025. Luas Lahan: 100 hektar.
Dalam trailer film dokumenter ini juga menampilkan data kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di wilayah tersebut. Bahkan juga ada data segelintir orang yang menerima manfaatnya.
"Hutan adat hilang kami mau hidup dimana?," demikian salah satu warga setempat.
Dalam trailer tersebut juga sejumlah gereja-gereja di Indonesia menyatakan dukungan terhadap penolakan proyek strategis nasional di tanah Papua.
"Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua," kata seorang pria.
