Klaim Biaya Perang Rp400 Triliun oleh Pentagon Dipertanyakan DPR AS
Perkiraan biaya perang Amerika Serikat melawan Iran sebesar 25 miliar dolar atau setara Rp 400 triliun semakin dipertanyakan. Dalam sebuah laporan terbaru angka yang disampaikan Pentagon itu disebut menyesatakan karena biaya sebenarnya bisa jauh lebih besar.
Berdasarkan laporan CNN Internasional yang mengutip tiga sumber anonim yang mengetahui penilaian internal, angka 25 miliar dolar yang disampaikan pejabat senior Pentagon kepada anggota Parlemen Rabu kemarin jauh di bawah kondisi yang sebenarnya.
Fakta-fakta baru mengungkap besarnya kerugian yang dialami AS sekaligus beban yang terus membengkak sejak perang mulai berkecamuk pada 28 Februari lalu. Sumber-sumber tersebut menyebut angka 25 miliar dolar itu belum termasuk kerusakan besar pada pangkalan militer AS di berbagai wilayah.
Salah satu sumber menambahkan, jika biaya rekonstruksi dan penggantian aset yang hancur diperhitungkan, total biaya sebenarnya bisa mencapai 40 hingga 50 miliar dolar atau setara Rp 640 hingga Rp 800 T.
Melansir laman presstv.ir, Kamis 30 April 2026, pada fase awal perang, serangan Iran di kawasan Teluk Persia menyebabkan kerusakan besar pada sedikitnya sembilan instalasi militer AS hanya dalam waktu 48 jam. Targetnya meliputi pangkalan di Bahrain, Kuwait, Irak, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Serangan tersebut menghancurkan sistem radar penting dan berbagai peralatan kunci lainnya, termasuk radar baterai rudal THAAD milik AS di Yordania serta fasilitas serupa di dua lokasi di Uni Emirat Arab. Sebuah pesawat pengintai Angkatan Udara AS jenis E-3 Sentry juga dilaporkan hancur dalam serangan di pangkalan udara Arab Saudi, yang menunjukkan skala dan ketepatan respons Iran.
Meski mengalami kerugian tersebut, pejabat keuangan Pentagon Jules “Jay” Hurst III mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR AS bahwa sebagian besar dari angka 25 miliar dolar itu digunakan untuk amunisi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth tidak memberikan kejelasan apakah perhitungan tersebut sudah mencakup biaya perbaikan pangkalan yang rusak.
Pekan lalu, dalam pemaparan anggaran kepada media, Hurst juga mengakui bahwa Pentagon belum memiliki angka pasti terkait kerusakan fasilitas militer di luar negeri. Ia menyebut hal itu bergantung pada keputusan apakah fasilitas tersebut akan dibangun kembali atau tidak.
Ia juga mengakui bahwa biaya perbaikan belum dimasukkan dalam usulan anggaran departemen sebesar 1,5 triliun dolar atau setara Rp 24 kuadriliun untuk tahun fiskal 2027, yang berarti kenaikan belanja militer hingga 42 persen.
Sejumlah anggota parlemen pun mulai meragukan angka tersebut. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Ro Khanna, menyebutnya benar-benar melenceng dalam sidang pada Rabu.
Sebelumnya, sudah ada indikasi bahwa biaya perang mencapai sekitar 11 miliar dolar atau setara Rp 176 triliun hanya dalam enam hari pertama. Pentagon bahkan meminta tambahan dana lebih dari 200 miliar dolar atau setara Rp 3.200 T kepada Gedung Putih untuk melanjutkan operasi militer ini.
Meski begitu, ketidakpastian masih besar, karena para pejabat masih menghitung rencana pembangunan ke depan dan berharap sebagian biaya bisa ditanggung oleh negara sekutu.
Mengutip dua pejabat senior AS, media The Atlantic melaporkan bahwa Wakil Presiden JD Vance dalam pertemuan tertutup berulang kali mempertanyakan gambaran optimistis Pentagon terkait perang ini. Ia khawatir Departemen Pertahanan justru meremehkan penipisan serius stok rudal AS.
Selain itu, di balik pernyataan resmi yang terkesan optimistis, laporan intelijen internal menunjukkan gambaran berbeda. Sumber yang mengetahui penilaian rahasia menyebut Iran masih memiliki sekitar dua pertiga kekuatan udaranya, sebagian besar infrastruktur peluncuran rudal, serta armada kapal cepat dalam jumlah besar yang mampu menjalankan operasi laut di Selat Hormuz.
Jauh dari prediksi kemenangan cepat dan menentukan seperti yang disampaikan Hegseth, perang melawan Iran kini berubah menjadi konflik mahal yang tidak menentu. Sementara Iran tetap menjadi kekuatan yang tangguh, Amerika Serikat justru menghadapi tekanan militer yang semakin besar serta perpecahan di tingkat pemerintahan tertinggi.
