Warga Amerika Serikat MintaTrump Dimakzulkan
Puluhan anggota Partai Demokrat Amerika Serikat, mendesak agar Donald Trump dicopot dari jabatannya sebagai Presiden AS melalui amandemen konstitusi ke-25 atau dimakzulkan. Desakan ini muncul setelah pernyataan Trump kemarin yang mengancam akan memusnahkan seluruh peradaban Iran beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata awal pekan ini.
Desakan ini ternyata mendapat respon dari warga Amerika Serikat. Dalam jejak pendapat terbaru, mayoritas warga AS ingin kongres bisa memakzulkan Trump.
Melansir laman Newsweek, Jumat 10 April 2026, sebanyak 52 persen pemilih terdaftar mendukung pemakzulan, sementara 40 persen menolak. Survei terhadap 790 responden ini dilakukan atas permintaan dua kelompok yang menentang kebijakan Trump, termasuk perang dengan Iran.
Temuan ini juga menunjukkan bahwa sekitar satu dari tujuh pemilih Partai Republik mendukung proses pemakzulan.
Organisasi progresif Free Speech For People menugaskan Lake Research Partners untuk melakukan survei tersebut, dengan margin kesalahan sebesar 3,9 persen.
Mengapa Ini Penting
Pada masa jabatan pertamanya, Trump dua kali dimakzulkan oleh DPR. Namun, Senat menolak untuk menyatakan bersalah dalam kedua kasus tersebut. Pemakzulan keduanya, terkait tuduhan menghasut kerusuhan January 6 Capitol riot, mendapat 57 suara di Senat termasuk tujuh dari Partai Republik, tetapi terjadi setelah Trump tidak lagi menjabat dan tidak mencapai ambang batas dua pertiga suara.
Seruan untuk memakzulkan dan mencopot Trump kembali menguat sejak ia meluncurkan perang terhadap Iran, yang mengubah dinamika politik baik di Capitol Hill maupun di kalangan pemilih.
“Jajak pendapat ini menegaskan apa yang kami lihat di seluruh negeri. Rakyat Amerika memahami bahwa Donald Trump merupakan ancaman langsung terhadap Konstitusi dan supremasi hukum, sehingga harus dimakzulkan dan dicopot dari jabatan publik,” ujar John Bonifaz, salah satu pendiri sekaligus presiden Free Speech For People, dalam pernyataan resminya.
Seperti diketahui, Trump sendiri memperkeruh situasi. Pada 7 April, ia memperingatkan bahwa sebuah peradaban akan musnah malam ini dan tak akan pernah kembali lagi jika Iran tidak memenuhi tenggat waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran kemudian melakukannya pada Selasa setelah menyetujui gencatan senjata selama 15 hari dengan Amerika Serikat.
Kampanye militer di Iran membawa dampak politik yang cukup besar bagi Trump. Tingkat persetujuannya turun menjadi 39 persen pada awal April, dari sebelumnya 42 persen di akhir Februari sebelum perang dimulai. Sementara itu, 53 persen responden menyatakan tidak puas, menjadi angka terendah selama masa jabatan keduanya.
Perbedaan sikap antar partai pun terlihat jelas. Sebanyak 84 persen pemilih Demokrat mendukung pemakzulan (dengan 78 persen sangat mendukung), sedangkan 81 persen pemilih Republik menolak (77 persen di antaranya sangat menolak). Pemilih independen cenderung mendukung pemakzulan dengan perbandingan 55 persen berbanding 34 persen.
Realitas Politik di Kongres
Meski dukungan publik cukup besar, realitas politik di Capitol Hill berbeda. Untuk memakzulkan presiden, DPR hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana yang saat ini tidak dimiliki Demokrat. Sementara itu, untuk menyatakan bersalah di Senat dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota, sementara komposisinya masih didominasi Partai Republik. Saat ini, belum ada dukungan nyata untuk pencopotan dari kedua kubu.
Anggota DPR dari Texas, Al Green, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik keras Trump, dua kali mencoba mendorong pemungutan suara pemakzulan tahun lalu, namun gagal. Pada Selasa, anggota DPR dari Connecticut, John Larson, mengumumkan telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Trump di tengah konflik Iran yang masih berlangsung.
Partai Republik saat ini menguasai kedua kamar Kongres, sehingga upaya pemakzulan dinilai sulit berhasil. Meski begitu, dorongan untuk mencopot Trump tetap berpotensi melemahkan posisinya di kalangan anggota Partai Republik. Partai Demokrat hanya membutuhkan tambahan beberapa kursi untuk merebut kendali DPR pada 2026.
Menguasai Senat memang lebih sulit, namun sejumlah senator Republik di daerah pemilihan yang kompetitif menghadapi tekanan, baik dari gerakan pemakzulan maupun dari ketidakpuasan pemilih terhadap perang di Iran.
“Donald Trump telah melampaui batas untuk tetap menjabat, dan situasinya semakin memburuk. Perang ilegalnya di Iran tidak hanya meningkatkan beban biaya bagi keluarga Amerika, tetapi juga telah merenggut nyawa warga. Ia semakin tidak stabil dari hari ke hari. Pernyataannya yang kasar dan kontroversial, termasuk ancaman bahwa ‘sebuah peradaban akan musnah’ dan ‘buka Selat itu atau kalian akan hidup dalam neraka’, bukan hanya mengarah pada potensi kejahatan perang, tetapi juga membahayakan keamanan kita,” John Larson dalam pernyataannya.
