Harga Minyak Dunia Naik, Ekonom: Beban Subsidi Energi Bisa Membengkak hingga Rp 60 Triliun
Ketahanan energi Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama setelah konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran memanas.
Isu mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup sekitar 20 hari memicu kekhawatiran di masyarakat terkait kemampuan Indonesia menghadapi gangguan pasokan energi.
Kepala Pusar Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa angka tersebut sebenarnya berkaitan dengan keterbatasan days of stock coverage atau kemampuan cadangan energi nasional.
Menurut dia, kapasitas tersebut memang relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak negara lain.
"Jepang dan Korea Selatan, misalnya, memiliki cadangan minyak strategis lebih dari 90 hari impor, sementara standar ketahanan energi negara anggota OECD juga berada di kisaran yang sama," kata Rizal kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2026).
Mengapa Stok BBM Indonesia Hanya Sekitar 20 Hari?
Rizal menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur energi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak. Saat ini sekitar 55–60 persen kebutuhan minyak nasional dipenuhi dari impor.
Sementara itu, konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Di sisi lain, produksi minyak domestik hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Ketimpangan antara produksi dan konsumsi tersebut membuat Indonesia harus mengandalkan pasokan energi dari luar negeri.
"Artinya, gangguan logistik global, terutama jika eskalasi geopolitik mengganggu jalur perdagangan energi seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, dapat dengan cepat memicu tekanan pasokan dan harga bagi Indonesia," ujar Rizal.
Ia menegaskan bahwa isu stok 20 hari bukan sekadar soal ketersediaan fisik energi di dalam negeri.
"Dalam konteks ini, isu stok 20 hari bukan hanya soal ketersediaan fisik, tetapi mencerminkan kerentanan struktural ketahanan energi Indonesia yang masih bergantung pada kelancaran impor dan distribusi logistik global," lanjutnya.
Apa Dampak Geopolitik terhadap APBN?
Selain berpotensi mengganggu pasokan energi, eskalasi konflik geopolitik juga dapat memberikan tekanan besar terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Rizal menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia berpotensi langsung meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi berada di kisaran Rp 318–320 triliun.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak global sekitar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp 2–3 triliun per tahun.
Besaran tersebut sangat bergantung pada asumsi nilai tukar rupiah serta volume konsumsi energi di dalam negeri.
"Jika konflik geopolitik mendorong harga minyak naik, misalnya 10 hingga 20 dolar AS per barel di atas asumsi APBN, maka tambahan beban fiskal dapat mencapai Rp 20–60 triliun, yang pada akhirnya berisiko memperlebar defisit fiskal dan meningkatkan kebutuhan penerbitan SBN," jelas Rizal.
Mengapa Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis?
Ketegangan geopolitik yang memicu kekhawatiran pasar energi global tidak lepas dari peran strategis Selat Hormuz. Jalur laut ini menjadi salah satu koridor utama distribusi energi dunia.
Media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz telah "secara efektif" ditutup setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.
Selat Hormuz menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta menjadi jalur penting bagi ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab.
Secara global, sekitar 20 persen konsumsi minyak harian dunia atau sekitar 20 juta barel per hari melintasi jalur ini.
Gangguan pada jalur tersebut dapat langsung memicu lonjakan harga energi dan gangguan pasokan di berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Bagaimana Penjelasan Pemerintah soal Stok BBM?
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluruskan informasi yang beredar mengenai stok BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari.
Menurut Bahlil, angka tersebut bukan menunjukkan kondisi darurat pasokan energi, melainkan menggambarkan kapasitas penyimpanan BBM yang dimiliki Indonesia saat ini.
"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari," kata Bahlil menjelang rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2026) dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa standar nasional minimal berada di angka 20 hingga 21 hari, sementara kapasitas maksimal sekitar 25 hari.
Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata ketahanan stok BBM nasional tercatat berada di kisaran 22 hingga 23 hari.
Bahlil menegaskan bahwa keterbatasan tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah menyediakan pasokan energi, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan yang masih terbatas.
"Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup," ujarnya.
Rizal menilai pemerintah perlu merespons situasi ini secara lebih struktural, bukan sekadar reaktif terhadap gejolak harga energi global.
Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:
- mempercepat diversifikasi sumber impor energi
- meningkatkan kapasitas cadangan strategis BBM
- memperbaiki sistem subsidi energi agar lebih tepat sasaran
Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar APBN tidak harus menanggung seluruh dampak volatilitas harga minyak dunia.
"Tanpa reformasi tersebut, setiap shock geopolitik di pasar energi akan terus berulang menjadi tekanan terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional," kata Rizal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
