China Perluas Siaran Negara Berbahasa Tibet, Dua Radio AS Dibekukan
Beijing memperluas jaringan siaran radio berbahasa Tibet di tengah menyusutnya akses media independen ke wilayah tersebut. Langkah ini menuai sorotan dari lembaga kebebasan pers internasional yang menilai kesenjangan informasi di Tibet semakin dalam.
Dalam peringatan Hari Radio Sedunia pada 13 Februari, organisasi kebebasan pers berbasis di Paris, Reporters Without Borders (RSF), mengungkapkan bahwa penyiar milik negara Tiongkok, China National Radio (CNR), secara signifikan meningkatkan jumlah program berbahasa Tibet dalam waktu kurang dari satu tahun.
Menurut RSF, CNR memperluas program berbahasa Tibet dari hanya satu menjadi 17 program. Perluasan tersebut tercermin dalam jadwal siaran musim dingin yang dirilis oleh High Frequency Coordination Conference (HFCC) di Praha, lembaga yang mengoordinasikan frekuensi gelombang pendek antarpenyiar global.
RSF menilai ekspansi ini terjadi ketika layanan berbahasa Tibet dari media yang didanai Amerika Serikat—Radio Free Asia (RFA) dan Voice of America (VOA)—ditangguhkan. Selama bertahun-tahun, kedua media tersebut menjadi sumber informasi alternatif yang langka bagi masyarakat Tibet, termasuk laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan beragama, dan isu-isu budaya.
"Tanpa RFA dan VOA, hampir tidak ada suara tandingan yang dapat menantang propaganda rezim Tiongkok di Tibet," demikian pernyataan RSF. Organisasi itu menilai narasi resmi pemerintah secara konsisten menonjolkan Partai Komunis Tiongkok, mengampanyekan "persatuan etnis," dan mengaitkan perbedaan pendapat dengan campur tangan kekuatan asing.
Manajer Advokasi Asia-Pasifik RSF, Aleksandera Bielakowska, menyebut ekspansi siaran pemerintah sebagai bagian penting dari strategi Beijing dalam membentuk tatanan informasi global versi mereka. Ia mendesak negara-negara demokrasi untuk meningkatkan dukungan terhadap media Tibet independen dan meminta pimpinan USAGM memprioritaskan pemulihan layanan berbahasa Tibet sebelum publik sepenuhnya kehilangan sumber informasi alternatif.
Ekspansi ini dinilai sejalan dengan strategi komunikasi politik Beijing yang lebih luas. Pada peringatan 75 tahun Radio Tibet Tiongkok pada Mei 2025, Shen Haixiong—Wakil Kepala Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok sekaligus kepala China Media Group—menyatakan tujuan penyiaran adalah memastikan pemikiran Presiden Xi Jinping "menembus hati berbagai etnis seperti hujan madu."
RSF menggambarkan Daerah Otonomi Tibet sebagai “lubang hitam informasi”. Organisasi itu menyebut otoritas setempat secara ketat memantau dan menekan individu yang mengakses atau menyebarkan informasi independen, terutama terkait isu hak asasi manusia. Jurnalis asing disebut rutin dilarang masuk, sehingga verifikasi independen atas perkembangan di lapangan sangat terbatas.
Bahkan ketika RFA dan VOA masih aktif, mendengarkan siaran keduanya bukan tanpa risiko. Warga Tibet dilaporkan menghadapi pengawasan hingga hukuman karena mengakses atau membagikan konten berita asing.
Kontrol juga diperketat di sektor televisi. Di Prefektur Ngari, perangkat penerima satelit pribadi dilaporkan dilarang. Di Kabupaten Coqên (Tsochen), lebih dari 3.500 perangkat televisi satelit yang dipasang pemerintah telah didistribusikan di 17 desa, membatasi akses rumah tangga pedesaan dan komunitas nomaden terhadap siaran luar.
RSF mengutip pernyataan resmi yang menyebut pemerintah Tiongkok berencana memasang sistem satelit yang dikendalikan negara di seluruh 74 divisi administratif tingkat kabupaten di Wilayah Otonomi Tibet pada akhir 2025. Namun, implementasi penuh proyek tersebut sulit diverifikasi karena ketatnya pembatasan terhadap jurnalisme independen di wilayah tersebut.
