Armada Nelayan China Perluas Operasi Penangkapan ke Samudra Hindia, Picu Kekhawatiran Keamanan Regional
Aktivitas armada penangkapan ikan jarak jauh Tiongkok di Samudra Hindia kian menuai sorotan internasional. Armada yang secara resmi berlabel sipil itu diduga beroperasi dalam koordinasi erat dengan negara dan militer Tiongkok, memicu kekhawatiran soal keamanan maritim, pelanggaran hukum internasional, serta kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa Tiongkok memperluas operasi perikanannya ke Samudra Hindia seiring tekanan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi domestik. Armada penangkapan ikan jarak jauh atau distant water fishing (DWF) yang disubsidi besar-besaran tersebut dinilai bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari strategi zona abu-abu untuk memperluas pengaruh maritim tanpa memicu konflik terbuka.
Armada DWF Tiongkok telah lama menjadi sorotan karena dugaan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), pelanggaran hak asasi manusia di atas kapal, serta kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan berlebihan. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan klaim Beijing soal pengelolaan laut yang bertanggung jawab.
India menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh peningkatan kehadiran kapal-kapal tersebut. Otoritas New Delhi menilai armada nelayan China kerap digunakan untuk pengintaian, logistik, dan dukungan operasional lain di sekitar wilayah strategis Samudra Hindia. Aktivitas itu dipantau ketat oleh Angkatan Laut India, terutama di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah Kepulauan Andaman-Nicobar.
Para pengamat menilai penggunaan kapal nelayan sebagai bagian dari milisi maritim mencerminkan strategi fusi sipil-militer Tiongkok. Dalam kerangka ini, Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM) memanfaatkan kapal penangkap ikan sipil untuk menegaskan klaim kedaulatan, mengumpulkan intelijen, serta mengganggu aktivitas negara lain, sembari mempertahankan status sipil untuk menghindari eskalasi militer langsung.
PAFMM beroperasi di bawah kepemimpinan ganda otoritas sipil dan militer Tiongkok, dengan dukungan pelatihan, subsidi, serta perlengkapan teknologi seperti radar, komunikasi satelit, dan sistem navigasi Beidou. Kapal-kapal tersebut dilaporkan mampu berkoordinasi dengan Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Tiongkok dalam berbagai skenario.
Pola operasi serupa sebelumnya terdeteksi di Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk pengerahan ratusan hingga ribuan kapal untuk membentuk penghalang laut dan mengganggu patroli negara lain. Pada Januari 2026, laporan menyebut ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok membentuk penghalang laut sepanjang ratusan mil di Laut China Timur, menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi.
Di Samudra Hindia, aktivitas armada Tiongkok dilaporkan meningkat di Teluk Benggala, Laut Arab, dan perairan dekat India. Sejumlah negara Afrika Timur seperti Kenya, Madagaskar, Mozambik, Afrika Selatan, dan Tanzania dilaporkan mengalami kerugian ekonomi signifikan akibat penangkapan ikan ilegal udang dan tuna selama beberapa tahun terakhir.
Pakistan, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok, juga disebut menyampaikan kekhawatiran resmi terkait praktik penangkapan ikan pukat laut dalam yang merusak stok ikan dan ekologi laut. Kerugian ekonomi akibat penangkapan ikan IUU di kawasan Samudra Hindia diperkirakan mencapai miliaran dolar AS setiap tahunnya.
India melaporkan pemantauan intensif terhadap kapal-kapal Tiongkok, termasuk kapal penelitian yang diduga melakukan survei dasar laut dan akustik di dekat wilayah sensitif. Beberapa kapal bahkan terdeteksi mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) saat beroperasi di dekat ZEE India, meningkatkan kecurigaan atas misi penggunaan ganda.
Pengamat menilai, ekspansi armada penangkap ikan dan milisi maritim Tiongkok di Samudra Hindia bukan semata isu perikanan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membentuk ulang tatanan maritim regional. Dengan memanfaatkan ambiguitas hukum dan status sipil kapal, Beijing dinilai mengekspor tekanan strategis, degradasi lingkungan, dan ketidakstabilan ke kawasan yang vital bagi keamanan global.
