Iran kembali menegaskan bahwa senjata nuklir sama sekali tidak termasuk dalam doktrin pertahanan negaranya. Pemerintah Iran menyatakan memiliki kemampuan pertahanan dan daya tangkal yang cukup untuk melindungi negara tanpa harus mengandalkan persenjataan nuklir.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, dalam wawancara dengan media lokal pada Sabtu, 31 Januari 2026. Ia menekankan bahwa Iran tidak membutuhkan senjata nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.

"Senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin militer Iran. Kami sepenuhnya mampu mempertahankan diri tanpa senjata tersebut dan telah memiliki kemampuan pencegahan yang memadai," kata Eslami.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump sebelumnya memperingatkan Iran agar menghentikan ambisi nuklirnya guna menghindari konfrontasi militer, seraya mengumumkan pengerahan armada laut besar AS ke kawasan dekat Iran.

Iran selama ini membantah tudingan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan militer. Teheran justru menuding Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mempolitisasi isu nuklir Iran. Bahkan, Iran menuduh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi ikut memfasilitasi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.

Eslami menyebut berkas nuklir Iran sarat kepentingan politik dan berada di bawah tekanan kekuatan eksternal. Menurutnya, Teheran tidak optimistis kasus tersebut akan ditutup dan justru memperkirakan tekanan internasional akan semakin meningkat.

Ia mengingatkan bahwa proses perundingan nuklir telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan sejumlah pemerintahan Iran hingga tercapai kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). 

Namun, Eslami menilai Amerika Serikat bersama Inggris, Jerman, dan Prancis gagal memenuhi komitmen mereka, yang berpuncak pada pengakhiran kesepakatan melalui mekanisme snapback pada akhir tahun lalu.

Terkait serangan militer, Eslami menyebut pemboman fasilitas nuklir Iran selama perang 12 hari pada Juni 2025 sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia juga menekankan bahwa fasilitas yang diserang seluruhnya terdaftar di IAEA dan berada di bawah pengawasan ketat badan tersebut. Meski demikian, menurutnya, IAEA tidak mengambil langkah berarti setelah serangan terjadi.

"Kami menghadapi ancaman aktif setiap hari. Pejabat Israel dan Amerika secara terbuka mengancam kami. Kami masih berada dalam situasi keamanan masa perang. Secara alami, kami telah menetapkan dan mengesahkan prosedur untuk kondisi seperti ini dan menaatinya secara ketat," ujar Eslami 

Fatwa Khamenei Larang Senjata Nuklir

Iran, lanjutnya, tetap menjadi penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan mematuhi ketentuan pengamanan. Namun, kerja sama tertentu dengan IAEA ditangguhkan oleh parlemen Iran demi melindungi keamanan fasilitas nuklir dan personel terkait. 

Inspeksi di lokasi yang rusak dihentikan, sementara pengawasan di fasilitas yang tidak terdampak tetap berjalan.

Menjelang pertemuan Dewan Gubernur IAEA pada Maret mendatang, Eslami memperkirakan tekanan terhadap Iran akan meningkat, termasuk potensi pelimpahan isu Iran ke Dewan Keamanan PBB.

Ia juga menjelaskan bahwa pengayaan uranium hingga tingkat 60 persen dilakukan untuk kebutuhan nasional jangka panjang, seperti pengembangan propulsi nuklir, bukan untuk pembuatan senjata.

Selama konflik Juni lalu, Amerika Serikat membom tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden Trump kemudian mengklaim program nuklir Iran telah "dihancurkan”, meski klaim tersebut tidak dikonfirmasi maupun dibantah secara resmi oleh Teheran.

Eslami kembali menegaskan bahwa Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir, merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang secara tegas melarang penggunaan dan pengembangan senjata nuklir.

Meski demikian, di dalam negeri Iran, perdebatan mengenai doktrin pertahanan non-nuklir terus mengemuka seiring meningkatnya ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel.