Bukan Oposisi, PDI-P Ungkap Alasan Memilih Peran Partai Penyeimbang

PDI Perjuangan (PDI-P) menegaskan, pihaknya tidak menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski partai ini tidak masuk Kabinet Merah Putih. 

Partai berlambang banteng tersebut lebih memilih posisi sebagai partai penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo.

Politikus PDI-P Seno Bagaskoro mengatakan sikap tersebut sudah diputuskan pimpinan partai sejak jauh-jauh hari.

Alasan PDI-P Nyatakan Diri sebagai Partai Penyeimbang

Seno menjelaskan, istilah oposisi tidak ada dalam konstitusi Indonesia sehingga PDI-P menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah.

Menurutnya, jika PDI-P mengambil posisi sebagai oposisi maka segala sesuatu yang dilakukan pemerintah akan dianggap tidak tepat.

“Karena tujuannya adalah, ya sudah, ini sebagai bentuk cermin benggala, kami akan menjadi antitesis, tetapi logikanya dalam pemerintah Indnesia yang menganut azas presidensial, tidak ada opsisi. Kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi,” kata Seno usai Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta dikutip dari Kompas TV, Minggu (11/1/2026).

Seno menegaskan bahwa PDI-P tidak ragu mengambil jalan yang berbeda dengan pemerintah dalam kapasitanya sebagai partai penyeimbang.

Salah satunya terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang sempat digulirkan Partai Gerindra.

“Buat kami prinsip pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi kita, kita memasuki rezim pemilu,” katanya.

“Bukan rezim elite, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang," tambahnya.

Megawati Tekankan Kritik Harus Rasional dan Berbasis Fakta

Setelah PDI-P menyatakan diri sebagai partai penyeimbang, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai mengaskan bahwa kritik dan penegawasan terhadap pemerintah harus selalu didasarkan pada data dan fakta, bukan emosi.

“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,” kata Megawati dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P, dikutip dari Antara, Senin (12/1/2026).

Megawati menyampaikan bahwa PDI-P menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang melalui perjuangan gagasan, kekuatan moral, dan keberpihakan kebijakan pada rakyat kecil, khususnya kaum Marhaen.

Ia juga menekankan bahwa dalam demokrasi, pemerintah bukanlah musuh pribadi, melainkan subjek yang kebijakannya sah untuk dikritisi. 

Karena itu, diskursus politik nasional perlu diperluas, tidak hanya soal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Megawati mendorong agar pembahasan publik juga menyinggung isu keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi.

“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” tegasnya.

“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” tutur Megawati.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang