Menlu AS Tegaskan Operasi di Venezuela Bukan Invasi dan Tak Perlu Persetujuan Kongres
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan operasi AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres.
Menurut Rubio, tindakan tersebut bukan invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi penegakan hukum.
Operasi itu bertujuan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan berlangsung singkat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kritik sejumlah anggota Kongres AS terhadap langkah pemerintahan Donald Trump.
Rubio menyampaikan penjelasan tersebut saat diwawancarai NBC News, menanggapi pertanyaan soal tidak adanya permintaan persetujuan Kongres sebelum operasi digelar.
“Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Bahkan, tidak mungkin memerlukan persetujuan Kongres karena ini bukan invasi dan bukan operasi militer berkepanjangan," kata Rubio kepada NBC News.
"Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” kata Rubio melanjutkan.
Penangkapan Maduro dan Laporan Korban
Pada Sabtu (3/1/2026), Trump menyatakan Amerika Serikat telah melancarkan serangan besar ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta pemindahan keduanya ke luar negeri.
Sejumlah media melaporkan adanya ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan keterlibatan unit Delta Force AS.
Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.
Sementara itu, otoritas Venezuela menyatakan tidak memiliki informasi mengenai keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup.
Foto di Kapal Perang dan Pemindahan ke AS
Trump kemudian membagikan sebuah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.
Media AS juga menyiarkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang disebut membawa Maduro dan istrinya, yang kemudian dikawal puluhan aparat penegak hukum.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintahan Trump menegaskan bahwa Maduro akan diadili di Amerika Serikat, meski langkah operasi ini menuai kecaman dari sejumlah anggota Kongres AS yang menyebutnya ilegal.
Reaksi Internasional dan PBB
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke organisasi internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari.
Dukungan terhadap Venezuela juga datang dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya dan mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya.
Moskow menyebut tindakan tersebut sebagai agresi AS, menuntut pembebasan keduanya, serta menyerukan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut terkait Venezuela.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
