Kontraktor China Didakwa Korupsi Bandara Pokhara Nepal
Nepal mengguncang program ambisius Belt and Road Initiative (BRI) China setelah otoritas antikorupsi negara itu secara resmi mengajukan dakwaan pidana terkait dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek Bandara Internasional Pokhara. Untuk pertama kalinya, kontraktor dan konsultan asal China didakwa dalam kasus yang menyorot penyimpangan sistematis selama lebih dari satu dekade.
Pemerintah sementara yang dipimpin Perdana Menteri Sushila Karki mengungkap adanya praktik manipulasi pengadaan, penundaan proyek tanpa alasan jelas, serta penggelembungan biaya yang masif. Skandal ini sekaligus menyeret nama pemerintahan sebelumnya di bawah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda, memicu tuntutan publik akan pertanggungjawaban politik dan hukum.
Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang Nepal (CIAA) menuding China CAMC Engineering Co. Ltd. bertindak dengan itikad buruk dalam memperoleh dan menjalankan kontrak pembangunan bandara tersebut. Dalam dakwaannya, CIAA menyebut kontraktor bersama pihak-pihak lain secara sengaja menaikkan estimasi biaya proyek hingga mencapai USD 286,5 juta—jauh melampaui nilai yang disepakati sebelumnya.
"Kontraktor, China CAMC Engineering Co. Ltd., bersama dengan pihak-pihak terdakwa lainnya, setelah mendapatkan kontrak sesuai hukum, tidak melakukan pengadaan dengan benar. Sebaliknya, mereka secara artifisial menaikkan estimasi biaya, hingga mencapai USD 286,526 juta, jauh di atas jumlah yang awalnya disetujui. Ini menunjukkan penyalahgunaan prosedur pengadaan dan penetapan harga yang terlalu tinggi secara sengaja. Akibatnya, diduga terjadi korupsi dan kerugian bagi sektor publik,"
Kasus Bandara Pokhara kini disebut membuka “kotak Pandora” bagi proyek-proyek China lainnya di Nepal, khususnya yang berada di bawah payung BRI. Sejumlah proyek ditengarai mengalami pola serupa, mulai dari penggelembungan biaya, ketidaktransparanan keuangan, hingga risiko jebakan utang.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Badan anti-korupsi mengajukan kasus ini hanya karena dapat berfungsi secara independen di bawah pemerintahan baru," kata Madan Krishna Sharma, presiden Transparency International Nepal.
Sebuah komite parlemen yang dibentuk untuk menyelidiki skandal tersebut sekitar setahun yang lalu menemukan puluhan kasus penyimpangan dan korupsi yang terjadi di bawah pemerintahan Oli dan Prachanda. "Korupsi dan penyimpangan tersebut berjumlah sekitar 14 miliar rupee dengan kurs dolar AS saat ini," kata Prem Ale, anggota komite tersebut.
Setelah penyelidikan selama sebulan, CIAA mengajukan dakwaan terhadap 55 orang, termasuk pejabat China CAMC Engineering Company, yang merupakan cabang konstruksi dari konglomerat Sinomach milik pemerintah Beijing.
Karena proyek bandara dibiayai melalui pinjaman China, proses tender disebut hanya membuka peluang bagi perusahaan asal China, sebuah kebijakan yang kini menuai kritik tajam.
Dakwaan pidana ini mengguncang panggung politik Nepal, terutama karena melibatkan kontraktor China serta orang-orang dekat mantan perdana menteri. Tekanan publik agar semua pihak yang terlibat dihukum semakin menguat.
"Semua yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk kontraktor internasional. Masalah ini tidak boleh dikaitkan dengan hubungan bilateral… tetapi diperlakukan murni sebagai masalah korupsi dan tata kelola pemerintahan," kata Sharma dari Transparency International.
Aktivis, LSM, dan generasi muda Nepal menyambut langkah hukum ini sebagai angin segar. Pradip Gyawali, tokoh gerakan massa yang memimpin gelombang protes generasi Z, menyebut kasus ini sebagai kemenangan awal melawan budaya impunitas. Protes yang awalnya dipicu isu pembatasan media sosial kini berkembang menjadi tuntutan luas terhadap korupsi elite politik.
Manipulasi, Suap hingga Inefisiensi Proyek
Mantan diplomat Nepal Vijay Kant Karna menuding adanya China memanipulasi prosedur, melanggar praktik pengadaan standar, dan menyuap politisi lokal untuk mendapatkan kontrak Bandara Internasional Pokhara. "Akibatnya, negara ini sangat menderita sementara para pemimpin politik dan birokrat menerima suap," katanya.
Sejumlah jurnalis Nepal juga menyoroti klaim China yang secara sepihak memasukkan Bandara Pokhara sebagai proyek BRI meski Nepal sempat menyatakan keberatan. "Sekarang, media internasional memiliki bukti kuat untuk membuktikan bagaimana korupsi merajalela dan memicu proyek-proyek BRI," kata jurnalis Kathmandu, Anil Giri.
Beberapa proyek yang didanai China di Nepal telah menjadi sorotan karena keterlambatan konstruksi, peningkatan biaya, dan inefisiensi, yang menyebabkan kemarahan dan frustrasi dari masyarakat setempat di Nepal.
"Sebagian besar kontrak di bawah perusahaan China sangat lambat, atau korupsi menjadi masalah. Apakah mereka melakukan hal yang sama di China. Jalan Mugling-Pokhara, jalan raya Nawalparasi-Butwal, bandara Pokhara, jalan lingkar KTM, dan lain-lain, hanya untuk menyebutkan beberapa," kata Shailesh Kant, warga Kathmandu.
Terdapat arus bawah yang kuat bahwa mereka yang terkait dengan kasus korupsi tidak boleh diizinkan untuk memegang jabatan apa pun atau mengikuti pemilihan umum.
"Semua orang memiliki tuntutan yang sama: mereka yang melakukan korupsi harus berada di bawah jangkauan tindakan hukum, dan yang bersalah tidak boleh lolos dari hukuman. Investigasi harus segera diselesaikan," kata Jayamukunda Khanal, mantan Sekretaris Utama pemerintah Nepal.
Langkah pemerintah ini dapat menimbulkan tantangan bagi Oli dan Prachanda, mengingat publik Nepal sekarang mengharapkan akuntabilitas yang tulus, kata jurnalis Tajul Islam.
"Saat Nepal bersiap untuk pemilihan umum di tengah meningkatnya kemarahan publik, para pemimpin akan segera menghadapi penilaian tidak hanya dari jaksa dan pengadilan, tetapi juga dari generasi baru yang bertekad untuk membentuk kembali masa depan politik negara," katanya.
