Rekomendasi Rakernas, Hanura Targetkan Minimal 5% Suara pada Pemilu 2029

Rakernas Partai Hanura
Rakernas Partai Hanura

 Partai Hanura menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 yang dihadiri seluruh kader se-Indonesia pada Kamis, 4 Desember hingga Jumat 5 Desember 2025. Rakernas tersebut digelar di Bandung, Jawa Barat dan menghasilkan beberapa rekomendasi partai untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hanura menyatakan pemerintah harus mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Partai Hanura berkomitmen secara konsisten bahwa proses demokrasi dan politik dalam hal Pilpres tahun 2024, Pilkada 2024 adalah proses politik yang legitimate dan konstitusional. Oleh karena itu, jajaran Partai Hanura se-Indonesia menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial harus mendapatkan dukungan dari Partai Hanura dan seluruh masyarakat," kata Oso, Sabtu, 6 Desember 2025.

Partai Hanura berkomitmen sebagai partai yang menjunjung politik bersih berpihak pada rakyat, daerah, dan pemerintahan yang berintegritas.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) (kiri)

Partai Hanura juga mendesak kepada para stakeholder politik di Indonesia untuk melakukan peningkatan akses pendidikan, pemilu bagi rakyat khususnya generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil.

"Penyempurnaan sistem pemilu yang memastikan pemerataan representasi politik di seluruh daerah se-Indonesia dan penghormatan terhadap suara rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Jangan lagi ada suara 17 juta yang hilang," ujar Oso.

Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah, terutama sektor kesehatan, pendidikan, pangan dan energi yang nyata-nyata menjadi tuntutan bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian, kata Oso, kader menyetujui berkomitmen dan menegaskan pembentukkan struktur lengkap di seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan desa kelurahan sebelum Desember 2026 yang dilakukan secara berjenjang. 

Rakernas juga menyetujui, mendengarkan aturan organisasi sanksi tegas bagi pengurus yang tidak aktif dan penghargaan bagi yang berhasil memenuhi indikator kerja.

"Rakernas berkomitmen terhadap pemenuhan syarat beserta Pemilu 2029 dan bagi peserta, bagi Partai Hanura yaitu pemenuhan verifikasi faktual, struktur, dan keanggotaan tahun 2026-2027," kata Oso.

"Rakernas berkomitmen mendapatkan suara minimal sebesar 5 persen. Suara di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Melakukan pendidikan kader di setiap tingkatan setelah terbentuknya kepengurusan di tingkat tersebut," sambungnya.

Oso menegaskan rekomendasi ini menjadi tanggungjawab kolektif seluruh pengurus dan kader Partai Hanura sebagai bukti komitmen politik, kerakyatan, loyalitas, dan integritas moral menuju kemenangan 2029 demi terwujudnya daerah berdaya Indonesia sejahtera.

Penutupan Rakernas I dan Bimtek Hanura juga dihadiri pengamat politik dan filsuf, Rocky Gerung. Di hadapan Pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan ratusan kader Hanura, Rocky memuji kepemimpinan OSO.

"Politik itu tukar tambah argumen. OSO melakukan itu, karena OSO artinya 'Otak Semua Orang'. Dia mengerti semua otak. Otaknya lengkap, otak pemimpin, politisi, pengusaha," kata Rocky.

Lebih lanjut, Rocky mengingatkan, seluruh kader Hanura untuk mengambil alih beban dan memikul masa depan. Karenanya, kapasitas dan kapabilitas kader harus terus ditingkatkan, agar para calon pemimpin dari Hanura tidak sekadar mengandalkan elektabilitas.

"Diperlukan pemimpin yang punya otak. Pastikan calon pemimpin Hanura lulus etikabilitas, intelektualitas, kemudian elektabilitas," imbuhnya.

Rapat Pleno dalam Rakernas Partai Hanura

Rapat Pleno dalam Rakernas Partai Hanura

Selain itu, dia juga mendukung perjuangan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) tentang Parliamentary Threshold (PT) 1 persen, agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang pada Pemilu mendatang. Bahkan, Rocky menegaskan setuju PT nol persen.

"Itu namanya kesetaraan warga negara. Jadi, nggak boleh ada threshold. Satu-satunya threshold, adalah aturan 50 persen plus 1. Jadi, kompetisi di situ saja. Nggak mungkin dari awal itu dipasang threshold," jelasnya.