Temui Gibran, Pemuda Katolik Ungka Masalah di Papua: Tanah Adat, Pendidikan hingga Kesehatan
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi Pemuda Katolik dalam pembangunan nasional, khususnya melalui rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Rapimnas.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyampaikan laporan lengkap mengenai berbagai isu strategis di berbagai daerah.
Tidak hanya terbatas pada isu umum, tetapi juga persoalan sosial dan lingkungan yang tengah dihadapi masyarakat.
"Rapimnas I 2025 yang diadakan pekan lalu mempertegas komitmen Pemuda Katolik untuk mengawal isu-isu strategis di masyarakat, khususnya isu Papua, termasuk persoalan tanah adat, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan lingkungan dan konflik sosial," kata Gusma saat diwawancarai.
Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik Melkior Sitokdana, memaparkan lisu-isu meliputi pengelolaan tanah adat, akses terhadap pendidikan, serta layanan kesehatan terutama di wilayah pedalaman.
Melkior menyebut, suara dan aspirasi masyarakat Papua harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
"Kami menyampaikan bahwa banyak PSN di Papua yang masih menghadapi kendala, baik dalam aspek transparansi, pembebasan lahan, maupun dampak sosial. Masyarakat adat perlu dilibatkan sejak awal agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat," jelas dia.
Yang terpenting, ia juga menyoroti aspek pendidikan dan kesehatan yang masih tertinggal di banyak wilayah.
"Rapimnas merekomendasikan percepatan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga kesehatan, terutama di daerah pedalaman. Generasi muda Papua harus mendapatkan hak pendidikan yang layak, dan masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan yang memadai tanpa hambatan akses," ucap dia.
Dalam hal ini, Gibran menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif dan aspirasi yang dihadirkan Pemuda Katolik.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan dan komunitas adat.
"Soal persatuan, para pemuda dan mengharapkan Pemuda katolik turun ke masyarakat membangun dialog, karena persatuan dan kerukunan kunci dari suksesnya pembangunan," kata Gibran.
