Isu Papua Jadi Fokus Pemuda Katolik Dalam Rapimnas
Komitmen percepatan pembangunan Papua ditegaskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik I Tahun 2025 yang digelar di Bogor pada 21–23 November 2025.
Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menegaskan komitmen lembaganya untuk terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah. Ia juga menyoroti bahwa Papua menjadi salah satu fokus utama.
"Papua termasuk salah satu perhatian utama kami. Pemuda Katolik harus aktif menjembatani proses pembangunan agar tepat sasaran, adil, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua," kata dia.
Komitmen itu turut diperkuat Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pemuda Katolik, Melkior N. N. Sitokdana. Ia menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Menurut Melkior, peran Pemuda Katolik sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, agar program pembangunan benar-benar berdampak.
Selama tiga tahun terakhir, Gugus Tugas Papua tercatat aktif menjalankan program literasi digital, pelatihan menulis, serta advokasi isu sosial, ekonomi, dan politik. Pada periode kedua, pendekatan kerja mereka diperkuat melalui kolaborasi lintas-sektor yang lebih terukur dan berkelanjutan.
"Kami Gugus Tugas Papua bersama Komda se-Tanah Papua siap berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk mendorong percepatan pembangunan di Papua," kata Melkior.
Dalam Rapimnas, Pemuda Katolik kembali menegaskan dukungan mereka terhadap pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Dukungan itu diarahkan untuk mendorong pembangunan Papua yang lebih cepat dan inklusif.
Meski demikian, organisasi ini tetap menempatkan diri sebagai pengawas kritis. Pemuda Katolik menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah tidak mengurangi kewajiban mereka menyuarakan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Pemuda Katolik menegaskan posisinya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan memastikan pembangunan Papua berlangsung adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
