Kemenhut Sekarang Disebut Terbuka Pada Akademisi dan Dunia Pendidikan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut), disebut paling terbuka terhadap masukan dari akademisi dan kampus kehutanan di seluruh Indonesia.
Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA), sekaligus Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Mujetahid, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membawa semangat kolaboratif yang kuat.
Terutama dalam menjalin sinergi dengan dunia akademik dan lembaga pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia. Mujetahid, mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Raja Juli, Kementerian Kehutanan menunjukkan semangat kolaboratif yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Sebagai akademisi, saya melihat Kementerian Kehutanan selalu mengajak dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari perguruan tinggi kehutanan seluruh Indonesia, untuk bersinergi menuju pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Mujetahid kepada wartawan, Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurutnya, keterbukaan itu bukan sekadar jargon, tapi benar-benar diwujudkan lewat berbagai kebijakan dan program konkret yang melibatkan kampus.
Salah satunya dengan memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengusulkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), terutama bagi universitas yang belum memiliki izin pengelolaan kawasan tersebut.
"Kementerian Kehutanan memberi ruang kepada perguruan tinggi kehutanan untuk mengusulkan KHDTK bagi yang belum mendapatkan izin mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan," katanya.
Selain itu, Raja Juli Antoni juga disebut aktif mengundang perguruan tinggi untuk memberikan masukan terhadap program dan kebijakan kementerian, termasuk dalam pembahasan kerja sama strategis antar lembaga.
“Menteri Kehutanan mengundang perguruan tinggi kehutanan untuk memberikan masukan terkait program Kemenhut, termasuk membahas program kerja sama," ujar dia.
Tak hanya di tataran kebijakan, kolaborasi dengan kampus juga terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti peluncuran Result Based Contribution (RBC) tahap keempat dan layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga. Program itu membuka kesempatan bagi kampus kehutanan untuk mengakses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat.
“Perguruan tinggi kehutanan diundang untuk memanfaatkan grant ini agar dapat memperkuat kontribusi akademik terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Kata dia, Kemenhut juga melibatkan kalangan akademik dalam penyusunan rencana operasional IFNET 2030, perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, hingga forum Rakornas dan monitoring–evaluasi kegiatan kementerian.
“Pelibatan ini menunjukkan bahwa pandangan akademisi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di sektor kehutanan," ujarnya.
Di sisi lain, Kemenhut juga menggandeng kampus dalam peningkatan kapasitas mahasiswa melalui program Kuliah Forestry Update Course, yang digelar selama 16 kali pertemuan di berbagai perguruan tinggi kehutanan.
“Kementerian Kehutanan bekerja sama dan memberi support dalam Kuliah Forestry Update Course kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia selama 16 kali pertemuan," ucap Mujetahid.
Ia menilai seluruh inisiatif itu mencerminkan gaya kepemimpinan Raja Juli Antoni yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi hasil. Tak heran, kata dia, Raja Juli masuk dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik versi survei IndoStrategi.
“Sinergi dengan akademisi bukan hanya memperkaya kebijakan, tapi juga memperkuat legitimasi pembangunan kehutanan yang berbasis ilmu pengetahuan,” ujarnya menyudahi.
