Strategi Agresif Tiongkok di Laut China Selatan Picu Perlawanan Global

 Selama lebih dari satu dekade, Tiongkok terus menjalankan agenda ekspansif di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Langkah-langkah yang awalnya bersifat “merayap”, seperti pembangunan pulau buatan dan patroli penjaga pantai, kini berkembang menjadi tindakan agresif terbuka terhadap negara-negara tetangganya.

Klaim “pembangunan damai” dan “komunitas masa depan bersama” yang sering digaungkan Beijing dinilai hanya menjadi selubung untuk menutupi ambisi ekspansionisnya. Bentrokan terbaru dengan kapal Filipina di perairan Scarborough Shoal, yang melibatkan penggunaan meriam air dan menyebabkan luka pada pelaut, kembali menegaskan bahwa tindakan Tiongkok tidak bersifat defensif melainkan ekspansionis.

Namun, jika Beijing berharap intimidasi akan menekan negara-negara tetangganya agar tunduk, hasilnya menunjukkan sebaliknya. Efek kumulatif dari agresi Tiongkok adalah mempercepat kerja sama militer sekutu, mengonsolidasikan kemitraan baru, dan memperkuat jaminan keamanan AS dengan cara-cara yang belum pernah terlihat sejak Perang Dingin.

Salah satu taktik Tiongkok yang paling konsisten adalah menutupi ekspansionisme dengan bahasa hukum. Praktik "lawfare", yang menggunakan hukum domestik dan internasional sebagai senjata, tercermin dalam setiap langkah Beijing. Di bawah Presiden Xi Jinping, Tiongkok telah melakukan inisiatif penting, menamai dan mengganti nama sekitar 100 fitur geografis di Laut China Selatan.

Selain itu, lebih dari selusin modifikasi lain telah dilakukan pada nama-nama geografis di tempat lain di Asia Selatan. Tiongkok telah mengganti nama fitur-fitur maritim di Laut China Selatan, menegaskan kedaulatan simbolis melalui manipulasi kartografi.

Baru-baru ini, Beijing menetapkan Beting Scarborough sebagai kawasan laut yang dilindungi, yang secara efektif menghalangi akses Filipina dengan dalih konservasi. Pada Agustus 2023, Kementerian Sumber Daya Alam merilis peta kartografi standar. Peta kontroversial tersebut menegaskan kembali klaim Beijing atas sebagian besar Laut Cina Selatan, dengan menampilkan "sembilan garis putus-putus".

Khususnya, peta tersebut menambahkan bagian baru di sebelah timur Taiwan, yang menggambarkan pulau itu sebagai bagian dari Tiongkok dan memperpanjang garis tersebut menjadi sepuluh garis putus-putus, menegaskan klaimnya melalui cara-cara selain perang.

Beijing memiliki tujuan yang konsisten untuk membingkai ulang wilayah yang disengketakan sebagai wilayah domestik Tiongkok, sehingga menormalkan penegakan hukum yang bersifat koersif. Namun, yang terpenting, kegiatan-kegiatan ini telah menjadi katalisator untuk membangunkan para pemangku kepentingan dari tidur mereka dan melawan ekspansionisme Tiongkok.

Pemaksaan Tiongkok telah menjadikan permasalahan di kawasan ini sebagai tantangan global.  Insiden Scarborough Shoal pada bulan September merupakan contoh nyata ketergantungan Tiongkok pada kekuatan. Kapal-kapal pasokan dan penjaga pantai Filipina disiram dengan meriam air bertekanan tinggi oleh Penjaga Pantai Tiongkok setelah salah satu kapal Filipina bertabrakan dengan kapal CCG.

Insiden-insiden ini terus meningkat, meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut, dan Filipina merespons taktik-taktik ini dengan mempublikasikan tindakan-tindakan Tiongkok untuk membuka kedok citra korbannya. Dengan beralih ke taktik brutal di balik kedok penegakan hukum, Tiongkok telah menyingkap kepalsuan narasinya tentang "kebangkitan damai" dan memunculkan modus operandinya yang "yang kuat adalah yang benar". Scarborough Shoal bukanlah cagar alam; melainkan terumbu karang yang diperebutkan dan dimiliterisasi oleh armada paramiliter Tiongkok.

Respon Sekutu: Dari Patroli ke Latihan Gabungan

Negara-negara dalam sistem internasional tidak berfungsi dalam ruang hampa; tindakan mereka pasti memiliki konsekuensi. Di Laut Cina Selatan, tindakan Cina telah menggalang spektrum tindakan balasan yang luas. Untuk pertama kalinya, AS mengerahkan dua sistem pertahanan ke Jepang, bagian dari latihan gabungan Resolute Dragon 25 dengan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF).

Angkatan Darat AS menempatkan sistem Typhon yang diluncurkan dari darat di Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni, dekat Hiroshima dan mengirimkan Sistem Interdiksi Kapal Ekspedisi Angkatan Laut-Marinir (NMESIS) di Pelabuhan Militer Naha di Okinawa. Sistem pertahanan tersebut mampu menembakkan rudal jelajah Tomahawk dengan jangkauan untuk menyerang pantai timur Cina atau bagian dari Rusia dari Jepang.

Pengerahan Typhon ke depan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk membangun gudang senjata anti-kapal di Indo-Pasifik. Langkah-langkah ini menyoroti kesediaan Washington dan Tokyo untuk mengerahkan persenjataan yang telah dikutuk Beijing sebagai sesuatu yang mengganggu stabilitas.

Tokyo juga telah meningkatkan kehadirannya dalam latihan militer regional, terutama dengan Filipina, setelah ketegangan yang terus-menerus terjadi antara Filipina dan Tiongkok. Lebih lanjut, perjanjian trilateral dan multilateral yang ditandatangani dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan hubungan sekutu, yang meningkatkan partisipasi mereka dalam latihan militer gabungan, memperkuat kehadiran mereka di kawasan, dan menyoroti kepentingan pribadi mereka dalam keamanan negara-negara kecil di kawasan tersebut.

Baru-baru ini, AS, Jepang, dan Korea Selatan mengadakan latihan angkatan laut trilateral, Freedom Edge, yang memperkuat koordinasi di antara sekutu-sekutu AS yang pernah terpecah belah dalam menemukan tujuan bersama melawan ekspansionisme Tiongkok. Latihan-latihan ini menunjukkan komitmen yang berkembang dalam komunitas internasional terhadap tindakan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok. Pertentangan yang terus-menerus ini juga telah memaksa negara-negara untuk melembagakan komitmen terhadap keamanan Asia Timur.

Filipina, sebagai negara yang paling terdampak oleh operasi zona abu-abu Tiongkok, sangat bergantung pada AS dan sekutunya. Selain patroli bilateral, Manila juga bergabung dalam latihan multilateral di Laut Cina Selatan bersama kapal-kapal AS dan Jepang, yang menggarisbawahi bahwa perjanjian pertahanan ini bukan sekadar teoretis, melainkan operasional.

Dampak Regional yang Lebih Luas

Dampak tindakan Tiongkok tak hanya dirasakan Filipina. Vietnam diam-diam mempererat hubungan pertahanan dengan AS.  Baru-baru ini menjadi tuan rumah diskusi tentang teknologi pertahanan dan pertukaran intelijen. Meskipun berhati-hati dalam retorika, Hanoi tidak memiliki ilusi tentang niat Tiongkok.  

Indonesia telah meningkatkan tempo patroli di dekat Kepulauan Natuna, tempat penyusupan ikan dan penjaga pantai Tiongkok merupakan hal yang rutin. ASEAN secara keseluruhan masih terjebak dalam netralitas, secara samar-samar menyerukan perdamaian dan dialog, tetapi negara-negara anggota semakin menyadari bahwa tindakan Beijing mengikis otonomi regional.

Di luar Asia Tenggara, Inggris dan negara-negara Eropa telah meningkatkan kehadiran angkatan laut mereka, melakukan transit di Selat Taiwan bersama AS. Pada September 2025, USS Higgins dan HMS Richmond berlayar melalui Selat Taiwan. Beijing mengecam transit tersebut. Namun, hal ini mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa ekspansionisme Tiongkok merupakan masalah keamanan global.

Strategi Beijing Menjadi Bumerang

Para pemimpin Tiongkok kemungkinan besar percaya bahwa inovasi hukum, penegakan hukum yang koersif, dan kegigihan semata akan memaksa para pemangku kepentingan untuk tunduk atau, paling banter, menormalkan klaim mereka. Namun, pola sejak 2020 menunjukkan sebaliknya. Setiap tindakan agresi baru menghasilkan perlawanan yang lebih kuat.

Penerapan Undang-Undang Penjaga Pantai Tiongkok tahun 2021 mendorong sekutu AS untuk memperluas patroli gabungan. Penggantian nama fitur Laut China Selatan pada tahun 2023 langsung mendapat penolakan dari Manila dan Hanoi.

Perluasan penempatan kapal induk Angkatan Laut PLA pada tahun 2024 mempercepat pengeluaran pertahanan dan perolehan rudal Jepang. Deklarasi Scarborough Shoal sebagai “cagar alam” pada tahun 2025 memicu kecaman AS dan latihan trilateral baru.

Tiongkok sedang menciptakan pengepungan multilateral yang paling ditakutinya. Alih-alih menghalangi musuh, Tiongkok justru mempercepat pembentukan aliansi dari Tokyo hingga Canberra, dari Manila hingga Washington.

Agresi Beijing didorong oleh keyakinan bahwa waktu berpihak padanya, bahwa penegasan bertahap, yang dinormalisasi melalui taktik lawfare dan zona abu-abu, pada akhirnya akan mengamankan kendali Tiongkok atas laut yang disengketakan. Namun, strategi ini telah menemui hambatan perlawanan kolektif yang tak terduga.

Dari penempatan rudal Typhon di Jepang, latihan angkatan laut trilateral AS-Jepang-Korea Selatan, hingga patroli gabungan di Laut Cina Selatan, respons kawasan ini jelas. Tiongkok tidak mendapatkan legitimasi; Tiongkok kehilangan teman, memperkeras oposisi, dan menginternasionalkan sengketa yang dulu ingin dilokalisasi.

Konfrontasi Karang Scarborough bukanlah bentrokan yang terisolasi; ini adalah mata rantai terbaru dalam serangkaian provokasi yang telah membentuk front yang semakin bersatu melawan Beijing.

Jika Tiongkok terus mempersenjatai klaim hukum dan menggunakan penjaga pantainya sebagai instrumen kekuasaan yang tumpul, Tiongkok akan terjebak dalam lingkaran penahanan yang telah lama dikecamnya. Agresi dapat membawa kendali jangka pendek atas terumbu karang dan karang. Namun, agresi juga membawa isolasi strategis jangka panjang.