Ketegasan Tiongkok dan Perubahan Tempo Politik di Asia Timur

Kebangkitan kembali posisi nasionalis di seluruh Asia Timur sering dijelaskan sebagai kebangkitan kembali keluhan historis atau mobilisasi politik domestik. Namun, penjelasan tersebut semakin gagal menangkap pendorong kontemporer yang membentuk sikap regional.

Ketegangan baru-baru ini antara Jepang dan Tiongkok atas Taiwan menawarkan lensa yang lebih langsung dan meyakinkan. Latihan militer skala besar Beijing di sekitar Selat Taiwan, ditambah dengan retorika peringatannya yang ditujukan kepada negara-negara yang dianggap 'ikut campur', telah menempatkan Jepang dalam sorotan strategis yang tak terhindarkan.

Bagi Tokyo, masalah Taiwan bukan lagi masalah yang jauh tetapi masalah keamanan yang dekat, dengan rudal Tiongkok, aktivitas angkatan laut, dan serangan udara yang terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Jepang.

Tanggapan vokal Jepang dan kesediaannya untuk secara terbuka menghubungkan stabilitas Taiwan dengan keamanan nasionalnya sendiri menandai penyimpangan yang signifikan dari sikap menahan diri di masa lalu.

Peristiwa semacam itu menggambarkan pola regional yang lebih luas. Wacana nasionalistik di Asia Timur tidak muncul begitu saja, dan bukan semata-mata produk dari perhitungan politik internal.

Sebaliknya, hal itu mencerminkan proses reaktif di mana kekuatan regional sedang mengkalibrasi ulang identitas, kedaulatan, dan otonomi strategis sebagai respons terhadap sikap Tiongkok yang lebih asertif.

Meskipun Beijing membingkai tindakannya sebagai tindakan defensif dan berakar pada hak-hak historis, perluasan jejak militer dan sinyal paksaan yang diberikannya telah memaksa negara-negara tetangga, dan para pemangku kepentingan politik di negara-negara tersebut, untuk memperkeras posisi mereka, seringkali dengan cara yang memperkuat sentimen nasionalis di dalam negeri.

Insiden yang terus berulang di sekitar Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur dan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di dekat Taiwan telah memicu narasi di Tokyo bahwa lingkungan keamanan lebih buruk daripada kapan pun sejak akhir Perang Dunia Kedua.

Sebagai tanggapan, Jepang telah memulai pergeseran strategis yang signifikan, beralih dari fokus pasca-perang pada pertahanan diri ke postur keamanan proaktif yang mencakup rencana penggandaan anggaran pertahanan menjadi sekitar dua persen dari PDB.

Inisiatif Jepang untuk meningkatkan kemampuan serangan balasan, memperkuat pertahanan pantai, dan memperluas industri pertahanannya mencerminkan rasa urgensi yang berakar pada dinamika regional. Perkembangan ini, meskipun kontroversial di kalangan masyarakat domestik, telah mendapat dukungan luas sebagai kebutuhan strategis dalam konteks meningkatnya aktivitas udara dan angkatan laut Tiongkok di dekat wilayah Jepang.

Krisis Selat Taiwan Keempat dan latihan militer Tiongkok yang terkait telah semakin memperkuat kekhawatiran keamanan Jepang. Tokyo secara terbuka mengutuk latihan-latihan ini dan mengaitkannya dengan ancaman yang lebih luas terhadap perdamaian dan stabilitas regional, dengan menggambarkannya sebagai tantangan langsung terhadap norma-norma penyelesaian sengketa secara damai dan kebebasan navigasi yang ada.

Survei opini publik Jepang dan komentar media semakin menggambarkan tindakan Beijing sebagai tindakan yang destabilisasi, yang berkontribusi pada peningkatan wacana nasionalistik yang menggarisbawahi perlunya pencegahan yang lebih kuat dan kerja sama yang lebih erat dengan sekutu.

Pada saat yang sama, Jepang telah memperdalam kerja sama pertahanan dengan Filipina sebagai respons terhadap kekhawatiran bersama atas ambisi maritim Tiongkok. Perjanjian Akses Timbal Balik (RAA), yang diratifikasi oleh Senat Filipina pada akhir tahun 2024, merupakan contoh kemitraan keamanan yang sedang berkembang yang memperluas peran Tokyo di luar wilayah sekitarnya.

Dengan memungkinkan pengerahan pasukan bersama dan memfasilitasi latihan bersama, perjanjian ini menandai pergeseran menuju respons kolektif terhadap taktik paksaan oleh Beijing di perairan yang diperebutkan.

Sentimen Nasional Manila dan Sengketa Laut China Selatan

Filipina juga memberikan contoh nyata bagaimana sentimen negara dan publik dapat mengkristal di sekitar kekhawatiran kedaulatan nasional dalam menghadapi tekanan eksternal. Hubungan Manila dengan Beijing telah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat sengketa di Laut China Selatan, khususnya di sekitar Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal.

Fitur maritim yang diperebutkan ini terletak di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina tetapi diklaim oleh China berdasarkan garis sembilan titiknya yang luas, sebuah klaim yang ditolak oleh putusan arbitrase internasional tahun 2016 berdasarkan UNCLOS yang ditolak oleh Beijing.

Insiden tabrakan maritim pada Agustus 2025, yang melibatkan kapal penjaga pantai dan angkatan laut Tiongkok dengan kapal-kapal Filipina di dekat Scarborough Shoal, menjadi titik fokus wacana nasionalistik di Filipina. Konfrontasi tersebut, yang mengakibatkan kerusakan pada kapal patroli Tiongkok dan meningkatkan ketegangan diplomatik, dilaporkan secara luas dan dikritik di dalam negeri sebagai bukti pengabaian Tiongkok terhadap kedaulatan Filipina.

Kebijakan Manila yang terus berkembang telah bergeser dari keterlibatan yang hati-hati ke sikap yang lebih tegas, yang didokumentasikan melalui inisiatif hukum dan upaya diplomatik untuk memperkuat klaim maritimnya. Pemerintah Filipina juga telah mengejar perluasan hubungan pertahanan dengan mitra eksternal, terutama melalui latihan bersama dengan Amerika Serikat dan kerja sama yang lebih luas dengan Jepang di bawah kerangka RAA.

Hubungan-hubungan ini telah menjadi simbol dari penolakan regional yang lebih luas terhadap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan.

Retorika publik di Filipina semakin menggambarkan tindakan Tiongkok sebagai agresif dan memaksa, yang memicu meningkatnya rasa persatuan nasional seputar pertahanan teritorial. Sementara para pembuat kebijakan di Manila terus menyeimbangkan keterlibatan ekonomi dengan Beijing dengan keharusan keamanan, tidak diragukan lagi bahwa kebuntuan yang berulang di Laut China Selatan telah berkontribusi pada kesadaran nasional yang lebih waspada yang diarahkan untuk melindungi hak kedaulatan.

Di seluruh Asia Timur, meningkatnya sikap nasionalistik di Jepang dan Filipina tidak hanya mencerminkan warisan sejarah dan politik domestik, tetapi juga respons pragmatis terhadap pergeseran dinamika kekuatan regional.

Perilaku asertif Beijing di wilayah maritim yang diperebutkan dan ambisi strategisnya yang lebih luas, disengaja atau tidak, telah berkontribusi pada tren ini. Sementara negara-negara di kawasan ini terus mengejar jalur diplomatik dan menekankan penyelesaian sengketa secara damai, persepsi tentang Tiongkok yang represif telah menjadi faktor penting yang membentuk opini publik dan kebijakan negara.

*Penulis: Rishan Shen, Peneliti independen yang fokus pada kebijakan luar negeri Tiongkok

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.