Taktik Zona Abu-abu Tiongkok di Laut China Selatan Guncang Stabilitas Indo-Pasifik

 Sikap maritim Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan eskalasi signifikan sepanjang tahun 2025. Melalui operasi “zona abu-abu” — tindakan di bawah ambang perang namun bersifat pemaksaan dan ambiguitas — Beijing semakin agresif menegaskan klaim teritorialnya dan menantang respons negara-negara tetangga. 

Pada Juni lalu, kapal induk Tiongkok tercatat memasuki jauh ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Dua bulan berselang, Scarborough Shoal menjadi lokasi mobilisasi besar-besaran kapal penjaga pantai, angkatan laut, dan milisi maritim Tiongkok untuk menekan elemen militer Filipina. Rangkaian insiden ini menandai perubahan dari provokasi sporadis menuju kampanye tekanan yang berkelanjutan. 

Pasukan maritim Tiongkok kini beroperasi dalam formasi terkoordinasi, meningkatkan konfrontasi di Laut Cina Timur dan Laut China Selatan. Di dekat Kepulauan Senkaku, patroli Jepang menghadapi tantangan harian, dengan kapal-kapal Tiongkok melakukan manuver agresif untuk mengungkap kesenjangan koordinasi antara Pasukan Bela Diri Jepang dan Penjaga Pantai. 

Di Scarborough dan Second Thomas Shoals, kapal-kapal Tiongkok telah meningkatkan ancaman verbal mereka menjadi serangan meriam air dan serudukan, yang menyebabkan kerusakan pada kapal-kapal Filipina. Citra satelit dari Agustus 2025 menunjukkan kapal-kapal pemotong Tiongkok sedang dalam perbaikan—bukti kesediaan Beijing untuk mengambil risiko eskalasi. 

Kepulauan Kinmen di Taiwan setiap hari diserbu oleh kapal-kapal "penegak hukum" Tiongkok, banyak di antaranya menonaktifkan sistem pelacakan atau mengibarkan bendera asing. Ketidakjelasan ini memaksa Penjaga Pantai Taiwan untuk terus-menerus melakukan intersepsi tanpa memicu konfrontasi militer.

Dampak Psikologis Besar?

Pengawasan dan intimidasi telah menjadi rutinitas, mengikis moral dan menunjukkan keniscayaan. Taktik-taktik ini bertujuan untuk melemahkan ketahanan Taiwan sebelum konflik terbuka muncul. 

Strategi Tiongkok mengintegrasikan "tiga peperangan" PLA: psikologis, media, dan hukum. Setiap bentrokan maritim merupakan bagian dari narasi yang lebih luas. Serangan meriam air dibingkai sebagai pertahanan yang sah; patroli kapal induk dilabeli sebagai latihan rutin; dan Scarborough Shoal dicap ulang sebagai "cagar alam" untuk membenarkan kehadiran militer. Perpaduan intimidasi dan kendali naratif ini membangun legitimasi palsu atas tindakan yang melanggar norma-norma internasional. 

Keberhasilan Tiongkok bergantung pada pemanfaatan perpecahan regional. Jepang merespons dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi. Filipina menyeimbangkan kedaulatan dengan hubungan ekonomi. Taiwan, yang tidak memiliki jaminan keamanan formal, menghadapi tekanan dengan dukungan terbatas. 

Beijing menerapkan tekanan secara berurutan, mengalihkan fokus untuk mencegah terbentuknya front persatuan. Koordinasi trilateral baru-baru ini antara Jepang, Filipina, dan AS cukup menjanjikan, tetapi masih bersifat taktis. Keterlibatan informal Taiwan masih rapuh dan perlu diperkuat. 

Bahaya sesungguhnya terletak pada penerimaan yang bertahap. Insiden yang tak terbantahkan menjadi preseden. Serangan meriam air menjadi hal yang lumrah dalam penegakan hukum. Patroli Tiongkok dianggap sebagai kegiatan rutin. Seiring waktu, perairan yang disengketakan berubah menjadi wilayah Tiongkok secara de facto. 

Taktik zona abu-abu mengabaikan kerangka aliansi tradisional. Perjanjian Keamanan AS-Jepang, misalnya, hanya aktif sebagai respons terhadap agresi kinetik. Strategi Tiongkok sengaja berada di bawah ambang batas tersebut, sehingga mengikis daya tangkal.

Tiongkok unggul dalam pembalikan narasi. Patroli gabungan oleh Filipina dan sekutunya dicap "provokatif", sementara agresi Tiongkok digambarkan sebagai defensif. Demokrasi berunding; Tiongkok bertindak. Pada saat keputusan dibuat, Beijing telah menggeser garis dasar strategis. 

Untuk melawan kampanye Tiongkok, para aktor regional harus memperlakukan pemaksaan di zona abu-abu sebagai perang politik, alih-alih sengketa maritim yang terisolasi. Respons yang terkoordinasi sangat penting untuk melawan kemajuan bertahap Beijing. 

Pertama, diperlukan strategi hukum yang terpadu. Jepang, Filipina, dan Taiwan harus menyelaraskan interpretasi mereka terhadap hukum maritim dan secara aktif mengupayakan gugatan hukum internasional, berdasarkan preseden seperti putusan arbitrase tahun 2016 yang menguntungkan Filipina.

Kedua, koordinasi naratif harus diperkuat. Transparansi adalah alat yang ampuh. Rilis rekaman Manila yang mendokumentasikan agresi Tiongkok telah secara efektif membentuk opini global. Upaya serupa harus diperkuat melalui strategi komunikasi regional bersama.

Ketiga, integrasi operasional sangat penting. Patroli trilateral dan quadrilateral harus berevolusi dari demonstrasi simbolis menjadi operasi kehadiran berkelanjutan. Pembagian intelijen dan respons terkoordinasi terhadap pelecehan harus menjadi rutinitas.

Terakhir, ketahanan psikologis harus dipupuk. Pemerintah harus meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh tekanan tingkat rendah yang konstan dan menjaga agar penduduknya tetap terlibat, terinformasi, dan siap.

Pada Mei 2025, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) melakukan latihan pendaratan amfibi di dekat Taiwan dan operasi berbasis kapal induk di Laut Cina Timur. Lebih dari 40 kapal penangkap ikan ilegal memasuki perairan Taiwan meskipun ada moratorium penangkapan ikan, kemungkinan besar menutupi aktivitas penjaga pantai.

CSIS Futures Lab mengidentifikasi 128 aktor yang kemungkinan berada di zona abu-abu di dekat Taiwan, banyak di antaranya memanipulasi identitas dan visibilitas kapal.

Strategi "perang sebelum perang" Tiongkok bertujuan untuk menggambar ulang batas-batas maritim melalui kesabaran, tekanan, dan kegigihan. Ketiadaan konflik terbuka bukan berarti keamanan. Setiap patroli, setiap bentrokan, menggeser garis dasar ke arah yang menguntungkan Beijing.

Untuk melawan penaklukan diam-diam ini, kekuatan regional harus merespons dengan perlawanan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, masa depan maritim Indo-Pasifik dapat terbebas dari revisionisme yang bersifat koersif.