Manuver Tiongkok di Laut China Selatan Jadi Ancaman Serius Kedaulatan Vietnam
Ketegangan di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya sikap agresif China yang dinilai mengancam stabilitas kawasan. Di tengah pusaran konflik tersebut, Vietnam berada di garis depan menghadapi ekspansi maritim Beijing yang semakin intensif.
Memburuknya hubungan antara China dan Vietnam tidak lagi dipandang sebagai sekadar sengketa bilateral. Situasi ini berkembang menjadi isu geopolitik yang lebih luas dengan implikasi terhadap kebebasan navigasi, hukum internasional, serta keamanan regional di Asia Tenggara.
Secara historis, Vietnam memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi dominasi dari utara. Dari era dinasti hingga konflik modern, perlawanan terhadap pengaruh China telah menjadi bagian dari identitas nasional negara tersebut. Peristiwa seperti Pertempuran Paracel tahun 1974 dan bentrokan Johnson Reef tahun 1988 menjadi bukti nyata penggunaan kekuatan militer dalam perebutan wilayah.
Di sisi lain, Vietnam juga mengedepankan strategi yang dikenal sebagai “diplomasi bambu”, yakni menyeimbangkan pendekatan konfrontatif dan akomodatif. Langkah ini dilakukan dengan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan ASEAN guna mengimbangi kekuatan militer China.
Secara hukum, Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly berdasarkan bukti sejarah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Catatan sejak abad ke-15 menunjukkan aktivitas eksplorasi hingga administrasi wilayah tersebut. Klaim ini diperkuat oleh pengibaran bendera pada 1816 oleh Kaisar Gia Long serta peta-peta Eropa yang mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Vietnam.
Pada masa kolonial, Prancis turut memperkuat klaim tersebut dengan mencaplok pulau-pulau itu pada 1930-an, yang kemudian menjadi dasar posisi hukum Hanoi dalam kerangka hukum internasional.
Namun, China mengajukan klaim luas melalui garis sembilan titik yang mencakup hampir seluruh Laut China Selatan. Klaim tersebut bertentangan dengan wilayah yang diklaim Vietnam dan telah ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016, yang menyatakan tidak ada dasar hukum internasional atas klaim Beijing.
Meski demikian, China terus meningkatkan aktivitasnya, termasuk pembangunan pulau buatan, militerisasi wilayah, serta pengerahan kapal penjaga pantai. Langkah-langkah ini dinilai mengikis kedaulatan Vietnam sekaligus menghambat upaya ASEAN dalam merumuskan Kode Etik yang mengikat.
Memasuki periode 2025–2026, ketegangan semakin meningkat. China memperluas patroli laut dan kehadiran penjaga pantai di wilayah sengketa, yang kerap berujung pada gangguan terhadap kapal nelayan Vietnam. Sebagai respons, Vietnam memperkuat infrastruktur di Kepulauan Spratly, termasuk pembangunan landasan udara dan sistem pengawasan.
Di saat yang sama, dinamika kawasan semakin kompleks dengan meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat. Washington memperdalam kerja sama militer dengan Filipina, yang memicu respons dari China melalui peningkatan penempatan angkatan lautnya.
Negosiasi antara ASEAN dan China terkait Kode Etik Laut China Selatan hingga kini masih mengalami kebuntuan. Perbedaan kepentingan yang tajam membuat kesepakatan sulit dicapai, memperlihatkan bahwa konflik ini merupakan bagian dari persaingan strategis yang lebih luas, termasuk rivalitas antara Amerika Serikat dan China.
Pengamat menilai, tindakan China di kawasan tersebut mencerminkan strategi ekspansi yang lebih luas. Jika tidak dikendalikan, pendekatan ini berpotensi mengguncang stabilitas Asia Tenggara dan melemahkan norma hukum internasional.
Dalam konteks ini, posisi Vietnam dipandang sebagai simbol tantangan yang dihadapi negara-negara kecil ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Sengketa Laut China Selatan pun tidak lagi sekadar isu regional, melainkan persoalan global yang menyangkut jalur perdagangan, pasokan energi, dan kredibilitas hukum internasional.
Situasi yang terus memburuk dinilai menjadi peringatan bagi komunitas internasional untuk tidak bersikap pasif. Dukungan terhadap solusi diplomatik serta penolakan terhadap ekspansi yang bersifat memaksa dianggap krusial untuk menjaga tatanan berbasis aturan.
Pada akhirnya, sengketa ini menjadi ujian bagi dunia internasional: apakah hukum dan norma global mampu bertahan menghadapi tekanan dari kekuatan yang tengah bangkit. Taruhannya tidak hanya bagi Vietnam, tetapi juga bagi seluruh negara yang bergantung pada kebebasan navigasi dan prinsip kedaulatan.
Dengan eskalasi yang terus berlangsung, komunitas global diharapkan dapat mengambil sikap tegas guna memastikan Laut China Selatan tetap menjadi kawasan yang diatur oleh hukum internasional, bukan oleh kekuatan semata.
