BGN Tegaskan Program MBG Tidak Akan Diubah Menjadi Bantuan Tunai, Ini Alasannya
Usulan untuk mengganti program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai akhirnya dijawab oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah skema program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, yang sejak awal dirancang sebagai upaya intervensi pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil, bukan semata-mata bantuan sosial.
“Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” ujar Dadan dalam konferensi pers pada Senin, 22 September 2025.
Risiko Tumpang Tindih dengan Program BLT
Dadan menjelaskan bahwa pemerintah telah melalui diskusi panjang sebelum memutuskan skema MBG.
Jika program ini diganti dengan uang tunai, risiko tumpang tindih dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat besar.
Ia juga menyinggung penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sering kali tidak tepat sasaran karena penyalahgunaan bantuan oleh oknum orang tua.
Menurutnya, jika MBG diganti dengan uang tunai, ada kemungkinan dana tersebut tidak akan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, yaitu ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang tepat.
Membangun Rantai Pasok Pangan Lokal
Dadan juga menekankan bahwa MBG berfungsi untuk membangun rantai pasok pangan lokal.
Dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, program MBG dapat menyerap produksi pangan lokal dalam jumlah besar sekaligus menjamin pasarnya.
“Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem, dengan 3.000 orang, itu ada menciptakan new demand dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” jelasnya.
Kebutuhan Pangan yang Diperlukan oleh SPPG
Dadan memberi contoh, satu SPPG memerlukan 5 ton beras atau 10 ton gabah kering giling (GKG) setiap bulan.
Selain itu, untuk sumber protein, satu SPPG membutuhkan 3.000 lele setiap pekan, yang berarti membutuhkan sekitar 40 kolam bioflok setiap bulan untuk menjaga pasokan tetap terjaga.
“Satu bulan kan butuh 8 bioflok, usia lele kan 3-4 bulan. Jadi butuh 40 kolam bioflok. Sebagai sekaligus juga cadangan kalau lele itu ingin dipasok lokal,” lanjut Dadan. Selain beras dan ikan, kebutuhan serat serta nutrisi lain juga dipenuhi lewat pemanfaatan pangan lokal agar manfaat MBG semakin terasa luas.
Usulan Alternatif untuk Skema MBG dari DPR
Dilansir dari Antara, menanggapi maraknya kasus keracunan anak yang diduga akibat menu program MBG, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan tiga skema alternatif untuk pelaksanaan program tersebut.
Skema pertama, Said Abdullah mengusulkan agar anggaran MBG disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung diterima oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan dan penyaluran bantuan dapat lebih terarah.
Skema kedua adalah dengan menyalurkan bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH). "Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG," jelas Said.
Sementara skema ketiga mengusulkan agar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didekatkan ke sekolah-sekolah agar pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan program MBG dapat berjalan lebih optimal.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
