Orangtua Minta MBG Jadi Bantuan Uang, BGN Tegas Menolak: Fokus Intervensi Gizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara program ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, setelah 301 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan massal pada Senin (22/9/2025).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan penghentian dilakukan untuk evaluasi menyeluruh.

Menurutnya, ada indikasi keteledoran dalam pelaksanaan di lapangan meski fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah cukup memadai.

“Saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran. Itu yang harus jadi perbaikan menyeluruh. Saya sudah minta untuk setop sementara,” kata Dadan di Bandung Barat, Selasa (23/9/2025).

Ia menambahkan, dapur SPPG di Cipongkor tergolong baru. Seharusnya pengoperasian dilakukan bertahap dari dua hingga tiga sekolah terlebih dahulu, bukan langsung melayani banyak sekolah.

“Seharusnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah dulu sampai terbiasa. Tapi SPPG kali ini langsung dalam jumlah besar, itu yang menyebabkan kesalahan teknis,” ujarnya.

Kasus keracunan ini sempat menimbulkan kekhawatiran luas. Ratusan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan MBG.

Meski begitu, Dadan mengapresiasi respons cepat tenaga medis, relawan, aparat, serta pemerintah daerah yang bergerak sigap menangani para korban.

Namun, ia menilai masih ada kebutuhan yang perlu ditingkatkan, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga fasilitas dasar untuk penanganan darurat.

BGN kini memperketat aturan standar operasional bagi dapur umum MBG. Aspek higienitas, kelengkapan peralatan, hingga kapasitas personel menjadi syarat wajib.

Selain itu, makanan harus diproses maksimal 4–5 jam sebelum disajikan, dengan bahan baku dari pemasok berkualitas.

"Kadang mereka harus bangun malam dan menyiapkan dalam waktu singkat. Sekarang kami instruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam. Selain itu bahan baku juga harus berasal dari supplier berkualitas," tegas Dadan.

Mengapa Orangtua Siswa Ingin MBG Diganti Uang Tunai?

Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat mendesak agar program MBG diganti dalam bentuk bantuan uang tunai.

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto, menilai secara konsep program ini baik untuk peningkatan gizi siswa, namun pelaksanaannya di lapangan menimbulkan masalah.

“Program MBG pada prinsipnya bagus untuk diterapkan di negara yang kemiskinannya tinggi. Namun, harus benar tim ahli gizi yang memasaknya, semisal sewaktu uji coba yang dilakukan oleh TNI saat itu dan berhasil,” kata Dwi.

Ia juga menyoroti spesifikasi makanan yang tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi di daerah. Bahkan, ia menyebut nuansa proyek lebih dominan ketimbang tujuan utama.

“Setiap daerah tentu berbeda-beda, jangan disamaratakan. Misal biasanya di daerah itu memakai beras apa, sehingga saat dimasak pagi hari sampai siangnya itu nasinya tak berubah rasa atau basi. Jadi, jika ada gagasan diganti saja dengan uang itu lebih bagus, kami mendukung,” lanjutnya.

Menurutnya, uang tunai memungkinkan orangtua menyiapkan makanan sesuai selera anak.

“Intinya, kami lebih senang orangtua diberikan uangnya. Sebab, orangtua tahu selera lidah anaknya,” ujar Dwi.

Mengapa BGN Menolak Usulan Uang Tunai?

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan program MBG tidak akan diganti dengan bantuan uang tunai.

Ia menilai bantuan uang sudah diwakili oleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT). MBG, katanya, didesain khusus sebagai intervensi gizi.

“Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada BLT. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” kata Dadan.

Ia juga khawatir pemberian uang akan mempermudah penyelewengan, seperti kasus penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sumatera Utara yang dipakai bukan untuk biaya sekolah.

Selain pemenuhan gizi, MBG juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan yang diserap dari petani lokal. Hal ini diharapkan bisa menjaga permintaan dan nilai tukar hasil pertanian.

“Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG,” jelas Dadan.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Keracunan Terus Berulang, Fortusis Jabar Desak MBG Diganti Uang Tunai".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.