Habiskan Rp 21,6 Miliar Setahun, Ini Daftar Belanja Dedi Mulyadi dari Dana Operasional
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah isu dirinya menerima tunjangan hingga Rp33 miliar per tahun.
Ia menegaskan, penghasilan pokoknya sebagai gubernur hanya Rp8,1 juta per bulan.
“Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran,” kata Dedi melalui akun Instagramnya, Jumat (12/9/2025).
Dedi menuturkan, fasilitas resmi seperti pakaian dinas dan mobil dinas tidak pernah ia gunakan.
“Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai,” ujarnya.
Anggaran Perjalanan Dinas Ditekan
Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah memangkas anggaran perjalanan dinas. Sebelum ia menjabat, anggaran itu mencapai Rp1,5 miliar per tahun.
“Setelah saya menjabat, anggaran perjalanan dinas saya turunkan menjadi Rp750 juta. Dan sekarang, di perubahan APBD tahun 2025, anggaran itu diturunkan lagi menjadi Rp100 juta. Tahun ini baru terpakai Rp74 juta,” jelasnya.
Daftar Belanja Dana Operasional
Mengacu aturan pemerintah, dana operasional gubernur ditetapkan 0,15 persen dari realisasi PAD. Di Jawa Barat, nilainya sekitar Rp28 miliar per tahun, dengan porsi gubernur 75 persen atau Rp21,6 miliar.
Menurut Dedi, dana itu tidak ia gunakan untuk pribadi, melainkan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan warga.
“Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat,” kata Dedi.
Ia merinci, dana tersebut dipakai untuk:
- Membantu biaya perawatan pasien di rumah sakit.
- Menanggung transportasi keluarga pasien.
- Membiayai pengecatan sekolah.
- Memberi bantuan rumah warga yang roboh.
- Memperbaiki jalan desa rusak.
- Membangun kembali jembatan gantung yang putus.
“Setiap hari ada antrean masyarakat di Lembur Pakuan untuk meminta bantuan. Biaya operasional ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, tidak saya ambil untuk pribadi,” tegasnya.
Siap Jika Operasional Dihapus
Meski mengaku siap jika dana operasional dihapus, Dedi menilai dampaknya akan dirasakan masyarakat.
“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat. Sebab banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebutuhan mendesak, seperti warga sakit darurat, rumah roboh akibat bencana, atau anak yatim yang perlu biaya sekolah.
“Kalau operasional dihapus, nanti saya hanya bisa mengandalkan pemasukan dari YouTube. Banyak orang tidak akan tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk ke rumah sakit, banyak rumah roboh tidak bisa saya bantu, anak-anak yatim pun kesulitan,” kata Dedi.
Dedi Mulyadi: Bukan untuk Kepentingan Saya
Dedi menegaskan kembali bahwa dana operasional yang ia kelola sepenuhnya untuk masyarakat.
“Jangan salah persepsi. Dana operasional itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah saya keluarkan untuk masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang saya dapat Rp33 miliar untuk pribadi, itu tidak benar,” ucapnya.
Ia menambahkan, transparansi penggunaan anggaran akan terus ia jaga.
“Yang terpenting adalah rakyat bisa merasakan manfaat dari setiap anggaran. Itu komitmen saya,” tutupnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
