Gantikan Sri Mulyani, Ini Jawaban Purbaya Yudhi Sadewa Saat Ditanya 17+8 Tuntutan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Sebanyak empat menteri dan satu wakil menteri dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. 

Menteri-menteri baru yang dilantik adalah:

• Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani
• Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan Budi Arie Setiadi
• Mukhtarudin dilantik menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
• Moch Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah
• Posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah ditempati oleh Dahnil Anzar Simanjuntak.
• Sementara itu, menteri ad-interim atau untuk sementara waktu sebagai pengganti Budi Gunawan, yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pengganti Dito Ariotedjo belum dilantik pada Senin kemarin karena masih berada di luar kota.

Dua menteri lainnya, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga ikut dicopot.

Jawaban Purbaya Yudhi Sadewa ditanya soal 17+8

Ditunjuk sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, ditanya soal "17+8 Tuntutan Rakyat" yang masih ramai digaungkan publik di media sosial.

Purbaya mengaku ia belum mempelajari soal "17+8 Tuntutan Rakyat".

Namun, menurutnya, "17+8 Tuntutan Rakyat" merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita."

"Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," katanya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik, Senin (8/9/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen.

Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis," ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," imbuh dia.

Perintah Presiden Prabowo untuk Menkeu Purbaya

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya Yudhi mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen.

Prabowo, kata Purbaya Yudhi, berharap pencapaian itu bisa diraih dalam setidaknya 100 hari masa kerjanya sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Menurut Purbaya Yudhi, target yang diberikan Prabowo termasuk sulit.

Sebab, kata dia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen pada saat ini cukup sulit.

Ia menilai peluang itu bisa terwujud setidaknya dua hingga tiga tahun mendatang.

Meski demikian, Purbaya Yudhi akan mencoba menjalankan perintah Prabowo.

Namun, ia menyebut hal yang menjadi prioritasnya saat ini adalah mengembalikan situasi ekonomi yang melambat.

"Tiga bulan, 100 hari itu ya? Wah dia (Prabowo) kasih angka tinggi banget, gede juga saya bilang, betapa kita leverage. Kita sampaikan delapan persen itu (besar)."

"Dia bilang jangan lama-lama, cepat. Ya kita cobalah," tutur Purbaya Yudhi.

"Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8 persen mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya yang dicapai."

"Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kita sesuaikan," tukasnya.

Leverage adalah penggunaan dana pinjaman (utang) untuk membeli aset atau melakukan investasi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan potensi imbal hasil investasi atau keuntungan bisnis.

Isi "17+8 Tuntutan Rakyat"

Adapaun "17+8 Tuntutan Rakyat" adalah seruan yang diprakarsai sejumlah tokoh publik, seperti Jerome Polin dan Abigail Limuria, yang kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Dalam tuntutan itu, termuat hal-hal yang harus dipenuhi anggota DPR dan pemerintah dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Untuk jangka pendek, deadline alias tenggat waktu tuntutan adalah pada Jumat (5/9/2025) lalu.

Sementara, deadline tuntutan jangka panjang berakhir pada 31 Agustus 2026.

Isi dari "17+8 Tuntutan Rakyat" yang deadline-nya berakhir pada 5 September 2025 adalah:

Untuk Presiden

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.

Untuk Polisi

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.

Untuk DPR

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Ketua Partai Politik

• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai bagi kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Pastikan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Berikut ini isi tuntutan yang deadline-nya berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang:

• Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
• Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
• Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, penguatan.
• Independensi KPK dan penguatan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Gantikan Sri Mulyani, Begini Jawaban Purbaya Yudhi Sadewa saat Ditanya soal 17+8 Tuntutan Rakyat, 

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.