Sebut Tuntutan 17+8 Suara Sebagian Kecil Rakyat, Menkeu Purbaya: Mungkin Merasa Terganggu

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam demonstrasi massa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. 

Dia berpendapat, hal tersebut merupakan suara dari sebagian kecil rakyat Indonesia. Karenanya, pemerintah akan fokus dalam mengakselerasi ekonomi nasional.

“Saya belum belajar itu, tapi sederhananya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2026.

Purbaya mengaku akan menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen. Dengan demikian diyakini ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, tuntutan rakyat akan hilang secara otomatis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo,” tambahnya.

Menkeu Purbaya menyatakan komitmennya untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin. “Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan

Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Purbaya, dalam konferensi pers hari ini, berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal telah dijalankan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” katanya. (Ant)