Pemerintah Didorong Jaga Harga dan Pasokan Gas Bumi Demi Daya Saing Industri Domestik
Dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia, dinilai telah menempatkan banyak negara termasuk Indonesia pada tantangan besar. Yakni untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokannya, merupakan hal yang wajar. Karena energi khususnya gas bumi, telah menjadi salah satu faktor utama penggerak sektor industri nasional.
"Menurut saya, situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata, karena gas bumi bukan hanya komoditas tetapi juga bahan bakar produksi industri,” kata Josua dalam keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede
Data Kementerian ESDM menunjukkan, pemanfaatan gas bumi Indonesia mayoritas adalah untuk ranah domestik, dan digunakan untuk hampir seluruh sektor industri.
"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, Josua menjelaskan bahwa situasinya perlu dilihat secara utuh, karena dampak geopolitik ini telah membuat hampir seluruh negara menghadapi tekanan kenaikan biaya energi dan kompetisi pengamanan pasokan energi dunia.
Situasi tersebut juga terjadi di berbagai negara Asia yang kini semakin aktif mengamankan LNG, untuk menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan industrinya. Mengacu data PetroVietnam dan IEEFA 2026, harga gas di Vietnam yang kini semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar US$27,81 per MMBtu.
Di Filipina, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG juga telah mencapai sekitar US$28,50 per MMBtu. Sementara Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi yakni sekitar US$40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri, dan sekitar US$47,54 per MMBtu untuk sektor retail umum.
Di Indonesia sendiri, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21–US$25 per MMBtu, sehingga relatif masih lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara regional maupun energi alternatif tertentu.
Josua memaparkan, risiko terbesar jika LNG yang tidak disubsidi tetap dipaksa dijual tanpa penyesuaian harga, adalah munculnya tekanan ke sisi penyedia energi yang bisa berdampak pada ketersediaan energi. Padahal di situasi seperti saat ini, hal terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi ketimbang harga murah.
”Kepastian pasokan bisa melemah jika tidak ada penyesuaian harga, karena penyedia energi akan lebih berhati-hati mengambil kontrak jangka panjang atau membeli pasokan tambahan yang mengacu pasar global," kata Josua.
"Lalu, investasi hulu migas dapat tertahan karena investor melihat harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek,” ujarnya.
