Suporter Brutal, Klub Sengsara: Hukuman Komdis PSSI Belum Bikin Kapok
Kerusuhan suporter kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Aksi turun ke lapangan, penyalaan flare, hingga perusakan fasilitas stadion terus berulang dalam beberapa musim terakhir dan berujung pada hukuman berat dari Komdis PSSI.
Namun di tengah rentetan sanksi tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah hukuman yang selama ini diberikan benar-benar efektif untuk menciptakan efek jera?
Pengamat sepak bola Indonesia, Doni Setiabudi, menilai sanksi yang dijatuhkan sebenarnya sudah cukup berat dan sangat merugikan klub. Hanya saja, perilaku oknum suporter masih terus berulang sehingga dibutuhkan langkah yang lebih tegas dan modern dalam pengelolaan pertandingan.
“Kalau saya berkaca dari beberapa pertandingan terakhir yang memang sering terjadi kerusuhan atau suporter masuk ke lapangan, sebenarnya hukuman itu cukup terasa. Contohnya Persib Bandung yang kena denda AFC sampai Rp3,5 miliar dan larangan didampingi penonton beberapa pertandingan. Itu jelas berat dan sangat merugikan klub,” ujar Doni.
Fenomena ini memang bukan sekadar persoalan moral. Dampaknya juga menghantam kondisi finansial klub. Persela Lamongan misalnya, pernah dijatuhi hukuman bermain tanpa penonton selama satu musim akibat kerusuhan suporter. Sanksi tersebut membuat klub kehilangan pemasukan pertandingan dan berdampak pada stabilitas keuangan hingga sejumlah investor memilih mundur.
Kasus serupa juga dialami Persipura Jayapura. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu harus menjalani hukuman tanpa penonton selama satu musim yang membuat biaya operasional meningkat, sementara pemasukan dari tiket dan dukungan suporter hilang total.
Belum selesai sampai di situ, insiden terbaru kembali terjadi saat laga PSM Makassar kontra Persib Bandung. Ulah oknum yang masuk ke lapangan membuat klub kembali berada dalam ancaman sanksi tambahan.
Menurut Doni, efektivitas hukuman harus dibarengi konsistensi penegakan aturan dari Komdis PSSI.
“Kalau regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya harus diterapkan seperti itu. Jangan sampai sanksi muncul berdasarkan persepsi atau suka tidak suka terhadap klub tertentu,” katanya.
Pria yang akrab disapa Kang Jalu itu juga menyoroti budaya suporter di Indonesia yang dinilai masih belum siap menerima kekalahan. Padahal dalam sepak bola hanya ada tiga hasil: menang, kalah, atau seri.
“Budaya menerima kekalahan suporter Indonesia masih rendah. Makanya edukasi kepada suporter itu penting,” ucap Doni.
Ia menilai aksi kerusuhan sejatinya bukan hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga merusak atmosfer pertandingan dan mengganggu kenyamanan penonton lain.
“Walaupun mereka bilang cinta klub, tapi kalau tindakannya merugikan klub, ya sebenarnya kita tidak butuh suporter seperti itu,” tegasnya.
Doni bahkan menyebut hukuman larangan suporter hadir di stadion mulai kehilangan efektivitas. Karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi face recognition seperti yang sudah diterapkan di sejumlah liga luar negeri untuk mengidentifikasi pelaku kerusuhan.
“Kalau memang mau ada efek jera, pelaku kerusuhan harus bertanggung jawab langsung. Jangan cuma klub yang dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, Doni menilai klub juga harus lebih aktif membangun komunikasi dengan komunitas suporter. Salah satunya melalui forum rutin agar suporter memahami kondisi finansial klub akibat denda dan sanksi.
“Misalnya dijelaskan bahwa pemasukan klub banyak habis karena denda akibat pelanggaran suporter. Kalau stadion aman dan sponsor masuk lebih banyak, efeknya tiket bisa lebih murah dan fasilitas lebih baik. Jadi suporter juga harus sadar bahwa menjaga keamanan stadion itu menguntungkan mereka sendiri,” kata Doni.
Senada dengan itu, Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin, menilai akar utama persoalan tetap berada pada perubahan perilaku suporter.
“Perilaku supporter yang harus berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu harus siap menang dan kalah. Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub,” ujar Amir.
Menurut Amir, keputusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai aturan. Namun klub tetap menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ulah oknum suporter.
“Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub yang sejatinya dirugikan,” katanya.
Amir juga mengakui edukasi kepada suporter sebenarnya sudah terus dilakukan, tetapi perubahan perilaku belum sepenuhnya terlihat.
“Mau formula apa pun kalau perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang,” ungkapnya.
Ia menegaskan aparat keamanan kini tidak lagi memberi toleransi terhadap pelanggaran hukum di stadion.
“Mereka harus disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak,” tegas Amir.
Berulangnya kerusuhan suporter kini menjadi alarm serius bagi sepak bola Indonesia. Sebab dampaknya bukan hanya soal denda dan hukuman tanpa penonton, tetapi juga ancaman terhadap iklim industri sepak bola nasional.
Ketika klub terus dirugikan akibat sanksi, sponsor bisa kehilangan minat untuk berinvestasi. Pada akhirnya, klub menjadi pihak yang paling menanggung kerugian, sementara kompetisi kehilangan nilai profesionalisme.
Karena itu, pembenahan sepak bola Indonesia dinilai tak cukup hanya lewat hukuman. Dibutuhkan kerja sama seluruh pihak mulai dari PSSI, operator liga, klub, aparat keamanan, hingga suporter agar atmosfer sepak bola nasional bisa berkembang menjadi lebih sehat, aman, dan profesional.
