Bikin RI Mandiri Penuhi Pasokan Listrik, Bos PLN Butuh Investasi Rp 3.000 Triliun
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya membutuhkan investasi hingga Rp 3.000 triliun dalam 10 tahun ke depan, guna mempercepat transisi energi dan kemandirian pasokan listrik nasional sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Dia merinci bahwa sejumlah target di RUPTL 2025-2034 itu antara lain mencakup penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 Gigawatt (GW), dimana 76 persen di antaranya berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Dan karena PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian, maka satu-satunya cara untuk bergerak maju adalah melalui kolaborasi," kata Darmawan di acara 'Electricity Connect 2025' yang digelar di JICC Senayan, Jakarta.
Pembangkit listrik Ukraina.
Dia merinci, pengembangan sistem itu antara lain membutuhkan pembangunan 48.000 kilometer (km) jaringan transmisi, dan 109.000 MegaVolt-Ampere (MVA) gardu induk. Darmawan meyakini, realisasi RUPTL akan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
"Serta mendorong pergeseran dari energi impor menuju ke energi (yang bisa dihasilkan secara) domestik," ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menargetkan percepatan elektrifikasi di 10.000 lokasi lebih wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam 5 tahun ke depan.
"Karena sampai saat ini, masih ada ribuan lokasi dan wilayah di Tanah Air yang belum menerima layanan listrik penuh," kata Jisman.
Dia memaparkan, saat ini rasio elektrifikasi yang dilayani PT PLN (Persero) baru mencapai 98,54 persen. Sehingga, masih ada pekerjaan besar melistriki 10.068 lokasi prioritas, yang meliputi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun terutama di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Data kementerian ESDM mencatat, upaya percepatan elektrifikasi 3T akan membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp 61 triliun, termasuk Rp 2,5 triliun untuk program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.
Program pemasangan listrik gratis tersebut, lanjutnya, telah menjangkau 155.000 rumah tangga dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan perluasan bantuan hingga 255 ribu rumah tangga, dengan pelaksanaan teknis oleh PLN.
Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu
Jisman menambahkan, pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 80.000 desa, guna memperkuat pelayanan energi berbasis terbarukan, terutama di wilayah yang belum terhubung jaringan sistem.
PLTS komunal itu tidak hanya ditujukan untuk penerangan dasar, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti pengawetan ikan dan pengairan pertanian di daerah minim akses energi, kata Jisman menjelaskan.
“Kita ingin memastikan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujarnya.
