"Kami Tidak Bodoh, Kami Ingin Tetap bersama Denmark"

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump makin menegaskan keinginannya mencaplok Greenland.

Diberitakan Time, Sabtu (17/1/2026), dalam beberapa minggu terakhir Trump makin keras menyuarakan keinginannya untuk menguasai Greenland.

Para pemimpin dunia pun bersuara, dengan sebagian besar menolak dan mengutuk rencana Trump ini.

Mereka berpendapat, Greenland adalah wilayah otonom di dalam Kerajaan Denmark, dan hanya rakyat Greenland dan Denmark lah yang berhak menentukan hidup mereka.

Rakyat Greenland pun sebagian besar menolak rencana AS tersebut. Ini beberapa pernyataan tegas mereka.

Tak percaya akan lebih sejahtera di bawah AS

Dilansir dari New York Times, Rabu (14/2/2026), Pipaluk Lynge, salah satu pejabat tinggi Greenland dan ketua komite kebijakan luar negeri dan keamanan parlemen, mengetahui sejarah perlakuan AS terhadap masyarakat pribumi.

Ia juga sangat paham berbagai celah dalam sistem layanan kesehatan negara itu serta kesenjangan ekonomi yang menganga.

Lynge sangat merasa terusik dengan rencana Trump membeli Greenland, serta klaimnya bahwa warga Greenland akan lebih sejahtera jika menjadi orang Amerika.

“Kami tidak akan menjual jiwa kami,” katanya. “Kami bukan orang bodoh.”

Ketika Presiden Trump makin menegaskan rencananya mencaplok Greenland, banyak warga lokal merasa terkejut, marah, bingung, terhina, tersinggung, dan yang paling utama, takut.

Selama berabad-abad, dunia sebagian besar mengabaikan hamparan es dan batu raksasa yang menjorok ke Lingkar Arktik ini, serta orang Inuit yang belajar bertahan hidup di atasnya.

Selama lebih dari 300 tahun, Greenland menjadi bagian jauh dari Kerajaan Denmark. Kini, warga Greenland berusaha menyisipkan suara mereka ke dalam pembahasan tentang masa depan mereka sebelum terlambat.

Kemerdekaan adalah tujuan, tapi jalannya masih panjang

Jajak pendapat dan wawancara dengan warga di seluruh Greenland menunjukkan bahwa mayoritas penduduk, yang menghadapi kemungkinan pengambilalihan oleh Amerika Serikat, justru tampak semakin mendekat ke Denmark.

Wawancara dalam beberapa hari terakhir dengan warga Greenland dari berbagai wilayah dan latar belakang mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin “dijajah ulang” oleh kekuatan luar baru.

Mereka menyukai sistem kesejahteraan Skandinavia, seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan jaring pengaman sosial yang kuat. Mereka merasa terhubung dengan Denmark, meski masih ada luka lama terkait era kolonialisme dan penyalahgunaan di masa lalu.

Mereka jelas tidak ingin “dibeli” oleh siapa pun, namun mengakui bahwa secara ekonomi mereka belum bisa berdiri sepenuhnya sendiri.

“Ini bukan waktunya untuk merdeka,” kata Nielsine Lange, guru pendidikan khusus di Ilulissat, kota di pesisir barat.

“Terlalu berbahaya, dan orang-orang belum cukup bertanggung jawab. Kita perlu membenahi diri dulu, kemerdekaan adalah tujuan, tapi jalannya masih panjang.”

Meski Denmark telah lama memerintah Greenland, wilayah ini perlahan memperoleh kepercayaan diri dan otonomi yang lebih besar.

Berdasarkan hukum Denmark, pulau ini berhak menggelar referendum kemerdekaan dan memisahkan diri. Namun hal itu belum terjadi, antara lain karena Greenland masih bergantung pada subsidi ratusan juta dollar setiap tahun dari Denmark.

Meski wilayahnya sangat luas, bahkan lebih besar dari Meksiko, pulau terbesar di dunia ini hanya berpenduduk sekitar 57.000 jiwa. 

Mengincar Greenland sudah lebih dari 150 tahun

Trump dan timnya tertarik pada Greenland karena banyak alasan, mulai dari ukurannya, kekayaan mineralnya, serta lokasi strategisnya yang berbatasan dengan Kanada, Samudra Arktik, dan Atlantik.

Disebutkan, Amerika Serikat telah tertarik pada Greenland selama lebih dari 150 tahun, dengan alasan yang serupa.

Di bawah perjanjian era Perang Dingin, pasukan Amerika sudah menikmati akses militer yang nyaris tanpa batas, sebuah fakta yang masih diingat oleh banyak warga Greenland.

Karena ingatan inilah, mereka bertanya-tanya mengapa Trump terus mengutip “keamanan nasional” sebagai alasan untuk merebut wilayah mereka.

Alih-alih berupaya memenangkan hati dan pikiran, pendekatan Trump terhadap Greenland tampak mencerminkan pandangan bahwa dalam urusan global, yang kuat bertindak dan bersaing memperebutkan dominasi, sementara yang lemah menanggung akibatnya.

Seperti saat Trump membenarkan penguasaan atas produksi minyak Venezuela dengan alasan bahwa jika tidak, China atau Rusia yang akan melakukannya.

Warga Greenland menyimpulkan bahwa Trump juga berpikir seperti itu, jika AS tidak mengambil alih Greenland, maka kekuatan lain akan melakukannya.

“Kami belum pernah mendengar siapa pun berbicara seperti itu tentang negara lain,” kata Ellen Frederiksen, dokter pensiunan di Narsaq, kota di selatan.

Pejabat Greenland kini bergerak cepat. Mereka berupaya mengatasi perbedaan politik internal dan berbicara dengan satu suara. Mereka bolak-balik antara Nuuk, ibu kota, dan Kopenhagen. Pernyataan mereka kian tegas: mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Jika kami harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark,” kata Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada Selasa, “kami memilih Denmark.”

Hasil jajak pendapat

Jajak pendapat dan wawancara menunjukkan ada kelompok kecil warga Greenland yang pro-Amerika, termasuk seorang tukang batu yang menghadiri pelantikan Trump.

Namun mayoritas penduduk khawatir akan terserap ke dalam Amerika Serikat dan tampak semakin mendekat ke Denmark, yang mereka pandang sebagai perlindungan terbaik dari Trump.

Perasaan itu terasa di Nuuk, kota kecil modern khas Denmark dengan supermarket besar dan jalan lurus, dan juga di pos-pos terpencil seperti Kulusuk di timur, tempat beberapa ratus orang tinggal di rumah-rumah berwarna cerah di tepi laut.

“Saya berburu paus dan anjing laut,” kata Kunuk Abelsen, warga Kulusuk.

“Di Amerika Serikat, mereka menganggap paus dan anjing laut itu lucu dan tidak boleh diburu. Itu yang saya takutkan,” ujarnya.

Salah satu gagasan yang beredar sebagai kompromi adalah perjanjian asosiasi bebas dengan AS, seperti yang dimiliki beberapa negara kepulauan Pasifik dengan Washington.

Skema ini memungkinkan negara kecil tetap merdeka, dengan kursi di PBB, sementara Amerika Serikat memberikan subsidi dan perlindungan militer.

Lynge mengatakan ia tidak menginginkan hubungan semacam itu dan khawatir tanah kelahirannya, di bawah Trump akan berubah menjadi “pulau tambang”.

Ia berbicara dengan tegas, tetapi tekanan terlihat jelas.

Lynge mengaku tidurnya terganggu karena ini, dan ia merasakan beban tanggung jawab yang sangat besar.

“Saya tidak ingin menoleh ke belakang dan berpikir seharusnya saya bisa berbuat lebih,” katanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang